atau cari berdasarkan hari
Ketua Wadah Pegawai KPK melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan konflik kepentingan dalam pemulangan Rossa pada akhir Februari 2020.
Dewan Pengawas KPK merampungkan kode etik baru untuk internal lembaga antikorupsi itu.
Dewas KPK menganggap nilai dasar baru KPK diperlukan seiring dengan perubahan UU KPK.
Menurut Artidjo Alkostar, si pengusaha tak kapok. Beberapa waktu kemudian, ia dikirimi fotokopi cek. Artidjo kembali menolak cek itu.
Staf Kementerian Hukum dan HAM menyebut izin dewan pengawas atau Dewas KPK bisa melegalkan penyadapan oleh penyidik.
Dewan Pengawas akan memberikan rekomendasi evaluasi atas capaian yang dilakukan pimpinan KPK sesuai dengan kontrak kinerja.
Dewas KPK menjelaskan mekanisme yang harus ditempuh penyidik KPK sebelum menyadap seseorang.
Sebelumnya, pembentukan Dewas KPK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Ketua Dewan Pengawas KPK menjelaskan perbedaan badan ini dengan Pengawas Internal yang sudah ada di KPK.
Jokowi meneken peraturan pemerintah soal Dewas KPK akan dipilih lewat panitia seleksi.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan perbedaan dewas dengan pengawas internal yang juga ada di KPK.
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan izin penggeledahan dan penyidikan bisa keluar dalam waktu singkat.
Dewan Pengawas atau Dewas KPK sedang menyiapkan aplikasi untuk mempermudah perizinan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.
Menurut Syamsuddin, saat ini Dewan Pengawas KPK sedang menyusun standar operasional prosedur evaluasi akan dilakukan secara berkala selama tiga bulan.
Dewas tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) evaluasi berkala setiap 3 bulan terhadap kinerja KPK.
Salah satu kritik Syamsuddin Haris via Twitter dilakukan setelah disahkannnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 pada September 2019 oleh pemerintah.
Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera sebelumnya bertemu dengan anggota Dewas KPK Albertina Ho terkait kasus Harun Masiku.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihak yang tidak puas dengan kinerja lembaganya bisa melapor sesuai aturan perundangan.
Dewan Pengawas KPK akan mengevaluasi pimpinan terkait bocornya sprinlidik kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
KPK mengatakan belum ada izin penggeledahan dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewas KPK menuturkan sudah ada.
