atau cari berdasarkan hari
Dadang Darmawan Pasaribu merupakan calon anggota DPD dengan harta terendah dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK.
Calon Anggota DPD Asal Papua memiliki harta Rp 20 triliun.
Mahyudin merasa bukan pengurus Partai Golkar.
Dalam putusan MK, disebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik karena akan menyebabkan representasi ganda.
MK mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso, terkait ucapannya yang menyebut MK goblok.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan MK soal keanggotaan DPD tidak berlaku surut.
Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.
Sudding mengatakan pengunduran dirinya dari pencalonan DPD karena tidak direstui pendukung dan keluarganya.
KPU Bangka Belitung akan melakukan verifikasi berkas pencalonan anggota DPD.
Jumlah pendaftar DPD dari Jawa Barat untuk tahun ini lebih banyak dibanding pada periode sebelumnya.
Permaisuari Sultan HB X GKR Hemas dan istri Roy Suryo kembali mendaftar menjadi calon anggota DPD dari DIY.
Satu orang daftar DPD dari Nusa Tenggara Timur, empat orang mendaftarkan diri untuk provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilu 2019
Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dilarang mengampanyekan presiden dalam Pilpres 2019.
BPH Migas bekerja sama dengan DPD terkait penyediaan subpenyalur (BBM) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.
Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, kursi pimpinan DPD juga ditambah karena beberapa pertimbangan.
Sebelumnya beredar pesan, "Hanura Suding/Daryatmo pukul 10:00 ini mau mengadu ke BK DPD RI di kantor DPD RI mengenai penggelapan uang Ketua DPD RI."
Ketidaksetaraan kewenangan dan kedudukan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesungguhnya diawali sejak awal perubahan UUD.
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mengaku prihatin atas kasus hukum yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengklaim DPD banyak berperan mendampingi pelaksanaan otonomi daerah.
DPD meminta kepada pemerintah agar menganggarkan rencana pembangunan gedung baru DPD yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 929 miliar.
