atau cari berdasarkan hari
Dua alumnus Dewan Perwakilan Daerah berkirim surat ke Badan Kehormatan DPD RI soal surat seruan yang dilayangkan Nono Sampono soal keberadaan MK.
MA mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang alias Oso terhadap KPU soal larangan pimpinan partai politik menjadi anggota DPD.
Wakil Ketua DPD dari Fraksi Gerindra DKI Syarif mengatakan esok pembahasan soal komposisi dan jadwal kerja badan fit and proper test calon Wagub DKI.
Meski menilai tidak wajar, Mahfud MD mengatakan putusan MA soal gugatan Oso belum tentu tidak benar.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan lembaganya mengirimkan surat peninjauan keberadaan MK kepada Presiden Jokowi dan sejumlah lembaga negara.
Beredar foto Ketua MA dengan Oesman Sapta alias Oso. Foto ini menjadi perbincangan karena terjadi sebelum MA memenangkan gugatan Oso.
Wahyu mengatakan sampai saat ini KPU belum menerima putusan MA terkait gugatan Oso.
Yusril Ihza mengatakan tak seharusnya mencoret kliennya Oso dari daftar caleg DPD.
PDI Perjuangan menganggap banyak partai politik belum berada pada semangat transparansi dana kampanye.
Menurut Oesman Sapta Odang, gugatan uji materi yang diajukan anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah diterima.
Oesman Sapta mengaku telah lebih dulu menggugat ke Bawaslu sebelum namanya sebagai bacaleg DPD dicoret oleh KPU lantaran ogah keluar dari partai.
Menurut KPU, setelah ditunggu hingga Rabu, Oesman Sapta Odang tak mundur dari partai sebagai syarat maju sebagai calon anggota DPD.
Dilihat dari hasil survei, Ketua DPD Oesman Sapta Odang tidak masuk ke dalam 10 besar nama anggota DPD yang layak dipilih kembali.
Bakal calon peserta pileg DPD Sidarta jadi aktivis buruh sejak diberhentikan oleh tempat kerjanya, PT Dirgantara Indonesia pada 2003.
Dadang Darmawan Pasaribu merupakan calon anggota DPD dengan harta terendah dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK.
Calon Anggota DPD Asal Papua memiliki harta Rp 20 triliun.
Mahyudin merasa bukan pengurus Partai Golkar.
Dalam putusan MK, disebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik karena akan menyebabkan representasi ganda.
MK mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso, terkait ucapannya yang menyebut MK goblok.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan MK soal keanggotaan DPD tidak berlaku surut.
