atau cari berdasarkan hari
Presiden Filipina, Duterte, meminta maaf kepada Tuhan lalu berakhir pekan di Malaysia.
Tingkat kepuasan rakyat Filipina terhadap peresiden Rodrigo Duterte turun ke titik terendah sejak ia menjabat pada 2016.
Draf konstitusi baru Filipina, yang baru diterima Duterte, mengatur sistem pemerintahan federal dengan kekuasaan otonomi lebih luas bagi daerah.
Duterte menyebut Tuhan bodoh dan mengaku tidak mempercayai ajaran dosa asal terkait dengan Adam dan Hawa.
Sebanyak 14 Wali Kota dan wakil telah tewas sejak Duterte menjadi Presiden Filipina.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk bernegosiasi damai dengan pemberontak komunis dan memilih perang.
Presiden Filipina, Duterte, menggelar perang narkoba yang diwarnai extra judicial killing terhadap bandar dan pejabat terlibat narkoba.
Presiden Duterte memiliki daftar nama-nama pejabat termasuk wali kota di Filipina yang terlibat narkoba.
Perang narkoba Duterte dianggap memicu munculnya iklim impunitas para kriminal dalam kasus pembunuhan 2 wali kota di Filipina.
Wali Kota Filipina yang terkenal mempermalukan tersangka pengedar narkoba dengan diarak keliling kota, tewas ditembak .
Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan Tuhan tidak akan meminta permohonan maaf publik.
Sebelumnya, Presiden Duterte sempat melontarkan pernyataan Tuhan itu bodoh dan mempertanyakan soal dosa asal Adam dan Hawa.
Presiden Filipina, Duterte, membentuk tim untuk dialog dengan komunitas Katolik dan agama lain.
Pernyataan Duterte tentang Tuhan telah memicu kemarahan luas di Filipina.
Pemerintahan Duterte bakal menggelar pengecekan acak siswa SD Filipina, yang diduga pengguna narkoba setelah amandemen undang-undang.
Duterte juga mempertanyakan mengenai ajaran dosa asal dan Adam serta Hawa.
Presiden Rodrigo Duterte mengaku siap mundur dari jabatannya jika ada banyak protes dari wanita soal ciuman bibirnya dengan warga Filipina bersuami.
Presiden Duterte dihujani kritik karena mendaratkan ciuman bibir pada pekerja perempuan Filipina.
Pejabat HAM PBB mengkritik pencopotan ketua Mahkamah Agung Filipina, yang sempat diancam Duterte.
Presiden Duterte melarang penggunaan istilah keluarga pertama atau keluarga presiden dan nama Istana Malacanang.
