atau cari berdasarkan hari
Novel Baswedan, mengatakan, pimpinan KPK berani melanggar aturan hukum mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian pegawai KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi adanya permintaan pegawai yang ingin ke instansi lain.
Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar soal pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ditawarkan pindah ke BUMN.
Peringkat KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat terus menurun. Tak spesial lagi seperti dulu. Semuanya bermula dari revisi UU KPK.
ICW optimistis laporan terhadap pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar bisa diproses oleh kepolisian.
KPK menyebut tingkat kepatuhan DPRD tingkat provinsi melaporkan LHKPN secara total mencapai 86 persen, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung turunnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua KPK Firli Bahuri buka suara soal nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam dakwaan Stepanus Robin Pattuju.
KPK langsung menahan Bupati Banjarnegara setelah ditetapkan jadi tersangka di kasus korupsi.
KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
Kurnia menilai satu-satunya prestasi pimpinan KPK adalah memberangus dan mengobrak-abrik lembaga antirasuah dalam waktu singkat.
MAKI menilai menjadi kewajiban KPK untuk meneruskan laporan dugaan 'king maker' di kasus Djoko Tjandra. Sebab hakim sulit mengungkap sosok tersebut.
Sebanyak 18 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bersedia mengikuti diklat bela negara.
Sebanyak 518 pegawai aktif KPK mendesak pimpinan untuk segera mengangkat mereka yang dinyatakan tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dosen Hukum Universitas Trisakti menyatakan dari 5 pimpinan KPK harus diperiksa siapa yang tidak menjalankan rekomendasi atau korektif dari Ombudsman.
Kepemimpinan Firli Bahuri dianggap membuat KPK semakin lemah.
Sebagai lembaga hukum, KPK bukannya mengevaluasi permintaan korektif dari Ombudsman, kini malah menuding balik ada maladministrasi.
Public Virtue Research Institute menyesalkan sikap pimpinan KPK yang keberatan dengan temuan Ombudsman.
Diklat bela negara diikuti oleh 18 orang pegawai KPK. Mereka pernah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan bersama 75 orang lainnya.
