atau cari berdasarkan hari
Kejari Kota Depok memindahkan ratusan barang bukti yang memenuhi halaman kantor. Diantaranya barang bukti First Travel.
PK diajukan lantaran tim kuasa hukum First Travel telah menemukan bukti baru (novum),
Bos First Travel Andika Surachman akan mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok.
Hingga saat ini Kemenkeu masih menunggu keputusan inkracht terkait kejelasan aset First Travel tersebut.
Kuasa Hukum First Travel, Pahrur Dalimunthe turut menanggapi rencana pelelangan aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel oleh pemerintah.
ST Burhanuddin memastikan, aset First Travel itu tidak akan berkurang ketika nantinya dikembalikan kepada korban.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya masih mengupayakan pengembalian uang kepada para korban first Travel.
Kepala Kejaksaan Negeri Depok Yudi Triyadi mengatakan akan menunda pelelangan aset First Travel.
Kejaksaan akan segera melelang aset milik bos First Travel. Terdapat ratusan buah barang mewah.
Dalam putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 menyatakan aset First Travel tidak dikembalikan ke jamaah, namun dirampas untuk negara.
Kuasa hukum korban penipuan First Travel menilai pemerintah telah bersikap diskriminatif.
Kejaksaan Negeri Kota Depok sebelumnya mengatakan saat ini proses lelang terhadap aset First Travel sudah mulai pada tahap penaksiran barang.
Negara tidak dirugikan dalam penipuan dan penggelapan yang dilakukan First Travel, sehingga pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 sebelumnya menyatakan aset First Travel tidak dikembalikan ke jemaah atau dirampas untuk negara.
Jaksa Agung menyatakan putusan MA soal aset First Travel yang diambil negara, bermasalah.
Kuasa Hukum Korban First Travel, TM. Luthfi Yazid mengatakan ada beberapa alasan pihaknya melayangkan keberatan dan somasi terhadap proses lelang.
LPSK mengusulkan agar para korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Yudi Triadi mengungkap salah satu alasan putusan Majelis Hakim mengambil aset korban First Travel ke negara.
Korban penipuan umrah First Travel mengatakan tak ikhlas jika aset perusahaan itu dirampas negara. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa.
Korban First Travel menolak hasil lelang harta kekayaan pemilik travel itu diserahkan ke negara.
