atau cari berdasarkan hari
Sidang lanjutan gugatan perdata calon jemaah First Travel diwarnai aksi ricuh di Pengadilan Negeri, Kota Depok, Selasa 2 April 2019.
Dirut PT Solusi Balad Lumampah (SBL) divonis 2 tahun penjara, masih ada 15 ribu jemaah yang belum berangkat umrah meski sudah lunas pembayarannya.
Bos First Travel, Andika Surachman, kembali tak hadir dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Depok, Rabu 27 Maret 2019
Puluhan jemaah First Travel kembali dibuat menunggu untuk menjalani sidang perdata kedua terkait nasib ribuan jemaah yang gagal berangkat.
Pada Senin, 4 Maret 2019, jemaah korban penipuan First Travel mengajukan gugatan perdata ihwal aset yang disita negara ke Pengadilan Negeri Depok.
Eks jemaah First Travel mengajukan gugatan ke negara karena aset disita.
Puluhan jemaah First Travel yang berada di Jabodetabek akan ikut mendampingi proses pengajuan gugatan di PN Depok hari ini.
Mahkamah Agung menolak kasasi bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta adiknya, Siti Nuraida Hasibuan.
Penyebab puluhan ribu jemaah tidak bisa berangkat adalah karena First Travel tidak punya uang dan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017.
Jamaah umroh korban penipuan First Travel terus berupaya menuntut pengembalian hak dan aset biro umroh itu yang disita oleh negara.
Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.
Perusahaan biro perjalanan haji dan umroh di Bekasi diadukan karena dugaan penipuan. Sebanyak 151 calon jemaah menuntut uang Rp 2,09 miliar kembali.
Menurut Fickar, peminjaman barang bukti untuk pinjam pakai apabila sudah tidak dibutuhkan dalam penyidikan kasus First Travel.
Juru bicara Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel Dewi Gustiana telah mempertanyakan peminjaman barang bukti sitaan ke Kejaksaan Agung.
Kuasa hukum korban tindak pidana pencucian uang First TravelLuthfi Yazid mengatakan bahwa JPU tidak punya alasan untuk meminjamkan barang bukti.
General Manager Kanomas Travel and Tour Dian A Rachmat mengatakan bahwa belum bisa konfirmasi terkait keberadaan lima mobil sitaan kasus First Travel.
Lima unit mobil aset First Travel yang disita oleh negara sudah tidak tampak di halaman Kejaksaan Negeri Depok.
Calon jemaah umrah korban penipuan First Travel terus mengupayakan agar seluruh aset mereka yang disita negara bisa dikembalikan.
Kuasa hukum tiga bos First Travel, Wirananda Goemilang, menyatakan permohonan banding telah didaftarkan secara resmi melalui Pengadilan Negeri Depok.
Wakil Ketua Komisi Agama DPR Sodik Mudjahid menyayangkan putusan hakim yang menetapkan aset First Travel diserahkan ke negara.
