atau cari berdasarkan hari
Hidayat Nur Wahid membantah tudingan MPR melancarkan langkah untuk menggolkan agenda amandemen UUD 1945, lewat lomba di sejumlah kampus
Survei SMRC menyebut 74,7 persen responden menilai jabatan Presiden RI tetap harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada pada rakyat.
Syarief Hasan menegaskan bahwa isu perubahan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode tidak pernah dibahas di MPR.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan isu masa jabatan presiden 3 periode hanya skenario halu dari para petualang politik.
"Sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa pokok-pokok haluan negara," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Wakil Ketua MPR menyebut lembaganya sedang mengkaji wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan lagi GBHN.
Dokter Kartono Mohamad tak hanya menulis soal isu kesehatan tapi juga pandangan terkait politik di Indonesia.
MPR telah bertemu sejumlah kelompok masyarakat dalam terkait rencana amandemen UUD 1945 dan GBHN.
Pakar hukum tata negara Juanda, menyetujui wacana menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945.
NasDem akan melakukan konvensi untuk calon presiden pada Pilpres 2024. Partai mencari calon pemimpin seluas-luasnya tak terbatas dari kader sendiri.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya ingin amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada menghidupkan haluan negara.
Menghidupkan lagi GBHN dengan amandemen UUD 1945, atau melalui UU? "Kami gelar semua di meja, kami tawarkan pada masyarakat tone-nya bagaimana."
Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda menghidupkan GBHN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro angkat bicara soal sebagian pihak yang ingin kembali ke GBHN.
PDIP hanya ingin menghidupkan lagi GBHN dalam amandemen UUD 1945. Tak sampai membahas mekanisme Pilpres.
Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny Kabur Harman, mengatakan Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki GBHN kendati dengan nama lain.
Yenny Wahid mengatakan MPR seharusnya membuat peraturan yang sesuai kebutuhan zaman.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menyatakan ada dua usulan pengembalian GBHN.
Feri mengatakan amandemen UUD 1945 ini sangat berbahaya terutama di era kemunduran demokrasi seperti sekarang.
MPR periode 2014-2019 telah merekomendasikan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
