atau cari berdasarkan hari
MPR telah bertemu sejumlah kelompok masyarakat dalam terkait rencana amandemen UUD 1945 dan GBHN.
Pakar hukum tata negara Juanda, menyetujui wacana menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945.
NasDem akan melakukan konvensi untuk calon presiden pada Pilpres 2024. Partai mencari calon pemimpin seluas-luasnya tak terbatas dari kader sendiri.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya ingin amandemen UUD 1945 hanya terbatas pada menghidupkan haluan negara.
Menghidupkan lagi GBHN dengan amandemen UUD 1945, atau melalui UU? "Kami gelar semua di meja, kami tawarkan pada masyarakat tone-nya bagaimana."
Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda menghidupkan GBHN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro angkat bicara soal sebagian pihak yang ingin kembali ke GBHN.
PDIP hanya ingin menghidupkan lagi GBHN dalam amandemen UUD 1945. Tak sampai membahas mekanisme Pilpres.
Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny Kabur Harman, mengatakan Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki GBHN kendati dengan nama lain.
Yenny Wahid mengatakan MPR seharusnya membuat peraturan yang sesuai kebutuhan zaman.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menyatakan ada dua usulan pengembalian GBHN.
Feri mengatakan amandemen UUD 1945 ini sangat berbahaya terutama di era kemunduran demokrasi seperti sekarang.
MPR periode 2014-2019 telah merekomendasikan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Johnny G. Plate berpendapat amandemen Undang-undang Dasar 1945 harus dilakukan secara komprehensif.
Jokowi terang menolak rencana amandemen UUD 1945. Sebab, ia khawatir disusupi agenda politik lain.
Cak Imin menganggap agenda amandemen UUD 1945 tak mendesak.
Dengan begitu, presiden hanya akan menjalankan program yang hanya sesuai dengan GBHN saja.
Jusuf Kalla mengatakan perubahan konstitusi adalah hal yang wajar.
JK mengatakan jika GBHN dihidupkan maka presiden tak bisa sembarang membuat program kerja.
PDIP merupakan salah satu partai yang paling getol menyuarakan amandemen UUD 1945.
