atau cari berdasarkan hari
Indonesia mendorong reformasi di DK PBB, berikut 5 masalah penting yang perlu diselesaikan dalam bentuk satu paket.
Desmond menyebut cetak biru pemerintahan saat ini belum jelas. Maka hak veto menko tak bisa digunakan sesukanya.
Arsul mencontohkan ada perbedaan soal impor pangan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Dengan hak veto persoalan itu selesai.
Salah satu risikonya muncul jika memiliki kepentingan politik, menteri koordinator dapat menyalahgunakan hak veto tersebut.
Hak veto mencerminkan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu menguasai menteri-menterinya.
