atau cari berdasarkan hari
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Alim meninggal pada Rabu pagi, 18 Agustus 2021.
Presiden Jokowi telah melantik dua hakim MK baru, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic. Daniel menggantikan I Dewa Gede Palguna.
Sengketa hasil pilpres akan digelar dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.
Presiden Jokowi telah menerima tiga nama calon hakim MK. Salah satunya bakal dipilih menggantikan Maria Farida Indrati yang pensiun.
Panitia seleksi calon hakim MK mengadakan wawancara terbuka terhadap kandidat pengganti Maria Farida selama dua hari sejak hari ini.
Tim khusus kumpulkan data dan informasi tentang sembilan calon hakim Mahkamah Konstitusi
Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan pertemuannya dengan DPR beberapa waktu lalu. Pertemuan itu, kata Arief Hidayat, ihwal seleksi hakim konstitusi.
Ketua MK Arief Hidayat mengirimkan surat untuk Presiden Jokowi agar segera mencari calon hakim MK untuk menggantikan Maria Farida Indrati.
Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, UU MD3 bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Uji materi UU Ormas diajukan oleh lima pemohon yang meminta prosedur pemberian sanksi bagi ormas dihapuskan.
Pencabutan gugatan dilakukan saat uji materi UU MD3 tersebut telah masuk pada tahap penyerahan kesimpulan dan menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim.
Dewan Etik MK telah melakukan pemeriksaan terhadap Arief Hidayat untuk klarifikasi pemberitaan terkait dugaan pelanggaran kode etik sudah dilakukan.
Dewan Etik MK berencana memanggil Arief Hidayat pada Kamis, 7 Desember 2017, untuk mengklarifikasi dugaan lobi politik ke DPR.
Arief Hidayat membantah adanya lobi politik dan menyatakan siap jika dipanggil Dewan Etik MK untuk mengklarifikasi dugaan itu.
Dewan Etik MK berencana memeriksa hakim Arief Hidayat pada Kamis, 7 Desember 2017 untuk mengklarifikasi dugaan lobinya kepada anggota DPR.
Mayoritas perwakilan fraksi Komisi Hukum DPR yang hadir menyetujui Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat untuk menjadi calon tunggal hakim MK.
Setara Institute memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai kinerjanya belum mencapai titik optimal.
Penyidik KPK tak sengaja menemukan rencana penyuapan terhadap Patrialis Akbar saat menelisik kasus penyelundupan yang diduga melibatkan Bea Cukai.
Mantan hakim MK Patrialis Akbar terungkap pernah mempersilakan pengusaha impor daging Basuki Hariman mendekati dua hakim Mahkamah Konstitusi lain.
Jaksa menuntut penyuap mantan hakim MK, Patrialis Akbar, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
