atau cari berdasarkan hari
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2 cenderung masih buruk.
"Dampaknya, bukan sekedar rusak KPK tapi juga rusak Parpol itu sendiri. Jadi buruk citra PDIP di mata publik," kata Haris Azhar soal Yasonna Laoly.
Haris juga mengkritik sikap Presiden Jokowi atas tindakan Yasonna yang membela PDIP dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Haris Azhar curiga tersangka penyerang Novel Baswedan ingin menutup-nutupi aktor intelektual perkara ini.
Haris Azhar tak mau buru-buru percaya dengan kemiripan sketsa dan tersangka pelaku penyiram Novel Baswedan itu.
Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama dari 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Menurut Haris Azhar, Jokowi tidak akan pernah mengungkap kasus Novel. Ia akan terus mengulur waktu sampai masa jabatannya habis.
Alih-alih menangkap pelaku, anggota tim advokasi Novel Baswedan ini menduga Jokowi bakal terus memperpanjang masa kerja tim kepolisian.
Haris Azhar menilai, faktor kedekatan dengan mantan Kapolri Tito Karnavian yang membuat Idham Azis dipilih menjadi Kapolri.
Dia berpendapat Menristekdikti Nasir telah menjadi agen pengekang kebebasan berpendapat.
Haris Azhar mengatakan pidato kenegaraan Jokowi mirip nasihat dosen kepada mahasiswa yang ingin belajar tugas pemerintah.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar urung menjadi saksi dari pihak kuasa hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di sidang MK.
Di antara daftar saksi yang diajukan kubu Prabowo, terdapat nama Direktur Lokataru Haris Azhar dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana menilai Presiden perlu mempertimbangkan usul sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal Pansel KPK.
Haris Azhar menilai tak ada yang spesial dalam susunan anggota tim panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK).
Lokataru menilai penggunaan pasal makar yang belakangan menjerat beberapa orang seperti Kivlan Zen dan Eggi Sudjana bersifat politis.
Ustad Yusuf Mansur berharap Andre Taulany beristighfar dan meminta maaf kepada umat Islam.
Haris Azhar, mengusulkan agar pemerintah membentuk tim ad hoc atau Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menangani persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar minta Gubernur DKI Anies Baswedan menyertakan KPK di negosiasi ulang kontrak operator air di DKI.
Haris Azhar mengungkap awal mula AKP Sulman Aziz mengungkap dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2019.
