atau cari berdasarkan hari
Presiden Jokowi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia
Masyarakat Desa Adat Laman Kinipan menyampaikan delapan poin aspirasi untuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong
Koalisi Nasional Pembaruan Agraria meminta Presiden Jokowi serius melindungi masyarakat adat. Jangan hanya gimik menggunakan baju adat.
PT SML membantah pihaknya mengkriminalisasi pejuang adat Laman Kinipan Effendi Buhing diklaim murni terkait tindak pidana.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menegaskan, negara harus melindungi masyarakat adat
Presiden Jokowi akan menyerahkan dua Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak
Pengawal adat di Kabupaten Kampar, yang disebut Dubalang, kini ikut menjaga hutan di kawasan Bukit Rimbang Baling
Laode Muhammad Syarif mengatakan KPK bakal membantu menyelesaikan status quo perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat adat Papua.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pengakuan hutan adat seluas 2,25 juta hektare tahun ini.
Kampung Sira dan Manggroholo, yang ditinggali Suku Knasaimos, menjadi contoh pergulatan masyarakat untuk memperjuangkan hak pengelolaan hutan.
Ada perubahan besar yang terlihat di Kampung Sira dan Manggroholo, Papua Barat, setelah satu tahun mendapat izin pengelolaan hutan desa.
Pemerintah percaya pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat bisa membantu mencegah perubahan iklim.
Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan izin hutan desa kepada Suku Knasaimos.
Sumatera Barat mengalokasikan hutan seluas 12.100 hektare untuk ditetapkan menjadi hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KLHK terus mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat di seluruh Indonesia.
