atau cari berdasarkan hari
ICW menyatakan mantan napi korupsi tetap berpotensi mengulangi kejahatan yang sama.
Indikasi kerugian negara akibat divestasi saham Newmont yang menyeret nama TGB Zainul Majdi telah dilaporkan ICW ke KPK 6 tahun lalu.
MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan napi narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan eks napi korupsi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, menilai belum ada pembenahan serius untuk mencegah korupsi di kalangan legislatif.
Menurut ICW, Bawaslu seharusnya mengacu kepada Peraturan KPU tentang larangan eks napi korupsi jadi caleg.
ICW mengkritik sistem rekrutmen hakim adhoc oleh Mahkamah Agung.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengancam akan menindak Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang kedapatan korupsi.
Sebelumnya, terjadi pro-kontra terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelarangan mantan napi korupsi untuk menjadi caleg.
ICW mencatat pada 2017, profesi ASN merupakan profesi yang paling banyak diadili dalam kasus korupsi.
Setya Novanto patut dijatuhi vonis maksimal mengingat perilakunya tidak kooperatif. ICW khawatir jadi preseden.
ICW menyajikan enam mata kuliah, di antaranya sosiologi korupsi, pengantar hukum korupsi, dan kemiskinan. Pesertanya akan mendapatkan sertifikat.
Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan, menilai tindakan Setya Novanto menyebut nama-nama penerima duit proyek e-KTP belum bisa membuatnya menjadi JC.
Menurut ICW, KPK masih harus menelusuri ratusan nama penerima dana korupsi E-KTP
ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.
ICW menilai status Zumi Zola sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Jambi membuatnya tidak pantas menghadiri acara KPK tersebut.
ICW menilai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo akan dianggap sangat politis oleh pihak tertentu.
ICW berharap capres dan cawapres 2019 akan memerhatikan sektor penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan catatan ICW, sepanjang 2010-2018, terdapat 242 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.
Kabareskrim Polri permasalahkan biaya penyelidikan korupsi, sementara ICW menjelaskan itu negara yang tanggung.
- Indonesia Coruption Watch atau ICW meminta partai bertanggung jawab jika ada kepala daerah yang mereka calonkan di Pilkada tersangkut korupsi.
