atau cari berdasarkan hari
"Kami harap MK akan membatalkan seluruh proses pembahasan, atau seluruh proses formil UU KPK baru," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
ICW mendukung dana Partai Politik ditambah. Asalkan parpol memperbaiki sistem.
ICW juga mempertanyakan komitmen anti-korupsi Presiden Jokowi jika menolak menerbitkan Perpu KPK.
ICW mewanti-wanti jangan sampai dana bantuan parpol dinaikkan tapi kelembagaan partai tak dibenahi secara utuh.
Kurnia mempertanyakan sikap Jokowi yang belum menerbitkan Perpu KPK. Padahal, menurut ICW, perpu itu penting untuk menganulir perubahan UU KPK.
ICW mengatakan tak kaget ketika Jokowi menerbitkan grasi untuk Annas Maamun.
Menurut ICW mengganti sistem pilkada menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur.
Membantah Tito Karnavian, ICW menyatakan penindakan cara memperbaiki sistem yang dirusak praktik korupsi. "Pencegahan terbaik itu adalah penindakan."
ICW menantang Mendagri Tito Karnavian membenahi sistem kepartai. Langkah ini dinilai lebih pas ketimbang mempersoalkan Pilkada langsung.
Kapolri Idham Azis diminta memastikan jajaran polisi patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Dalam pidatonya yang dikritik ICW itu Jokowi mengatakan penindakan kepala daerah tak bisa dilanjutkan secara terus menerus. "Enggak bisa seperti ini."
Dewi Tanjung menantang ICW membuktikan dirinya menyebarkan hoax dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Koordinator Divisi Hukum ICW, Tama S Langkun mengatakan sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa.
ICW mengatakan ada 15 pola korupsi dana desa. Salah satunya dengan mencantumkan desa siluman.
ICW mencatat terdapat sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa. Di antaranya, proyek fiktif, double budget dan pinjaman fiktif.
Temuan anggaran janggal dalam plafon anggaran 2020 awalnya diungkap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana.
ICW menilai bebasnya Sofyan Basir dalam kasu suap PLTU Riau-1 merupakan bentuk lain dari pelemahan KPK.
Mata anggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar dalam rancangan APBD DKI menuai polemik.
Jokowi telah melantik 34 menteri untuk kabinet Kerja Jilid II. Sejumlah nama mendapat sorotan karena pernah diperiksa KPK,
ICW sudah memprediksi bahwa pidato pelantikan Jokowi tak menyinggung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
