atau cari berdasarkan hari
Johanis Tanak menampik dirinya diintervensi dari Jaksa Agung dalam menangani perkara.
Johanis Tanak pun menyampaikan alasannya tak menyetor LHKPN.
Johanis Tanak mengatakan dalam seleksi Capim KPK di DPR, bahwa dia hanya mendapat delegasi kewenangan dari Jaksa Agung.
Johanis Tanak menganggap pengawas internal tidak cukup.
Tanak menganggap perlu revisi UU KPK karena KPK dianggap bisa saja khilaf dalam penetapan perkara yang ternyata tak cukup bukti pidana.
Capim KPK Johanis Tanak menyebut lembaga antikorupsi ini seharusnya bertanggung jawa ke DPR bukan rakyat.
Johanis Tanak, Satu dari 10 Capim KPK yang diseleksi di DPR menganggap KPK idealnya bisa diintervensi.
Desmond pun mempertanyakan tindakan KPK yang dianggapnya menyerang dua capim KPK itu di detik-detik akhir proses seleksi.
