atau cari berdasarkan hari
PKS mengatakan KPK tak berdaya di 100 hari pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Pertemuan itu untuk memastikan perkembangan penyelamatan Jiwasraya.
Presiden Jokowi dinilai KontraS tidak menjadikan agenda reformasi sektor keamanan sebagai agenda prioritas.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas strategi nasional keuangan inklusif.
Kasus Jiwasraya dan Asabri, juga pelemahan KPK dianggap paling diratapi banyak orang di 100 hari pemerintahan kedua Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif, dengan mensinkronkan UU melalui satu UU, yaitu Omnibus Law.
Panggung Ma'ruf Amin justru terkesan diambil oleh menteri-menteri di kabinet Jokowi.
SBY mengatakan, negara dan Presiden Jokowi harus membuka diri dan mendukung Pansus Jiwasraya.
Terdakwa ancam bunuh Jokowi bakal mengungkap intimidasi polisi.
SBY menyebutkan tak perlu menyalahkan pemerintah berlebihan karena terlambat membentuk lembaga penjamin polis. "Tak ada pahalanya," ujarnya.
MK menggelar laporan tahunan 2019 dalam sidang pleno pada Selasa ini. Jokowi ikut hadir.
Kata Jokowi, omnibus law dinilainya sebagai salah satu solusi untuk penyederhanaan aturan agar bangsa Indonesia bisa bergerak lebih cepat
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus diselidiki tuntas.
"Ingat yang saya katakan sebelumnya, janganlah terlalu mudah memvonis atau menghakimi siapapun sebagai bersalah. Apalagi pemimpin kita," kata SBY.
MK juga bakal meluncurkan buku Laporan Tahunan 2019. Jokowi akan bicara setelah pidato Anwar Usman.
SBY menilai kasus Jiwasraya merupakan momentum baik bagi koreksi besar dan perbaikan total.
Sebelumnya, pembentukan Dewas KPK tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
SBY menilai jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangannya serampangan.
Arahan Jokowi soal anggaran pertahanan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Fasilitas Produksi Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero).
