atau cari berdasarkan hari
Presiden Jokowi sempat membagi-bagikan sembako untuk ojek online di Harmoni.
Jokowi mengatakan untuk menekan dampak Covid-19, pemerintah akan memberikan bansos senilai Rp 600 ribu per bulan bagi warga Jabodetabek.
Jokowi menyebut Polri sudah mengalokasikan dana untuk membantu sopir, kernet bus, pengemudi taksi, dan truk yang terdampak Covid-19.
Jokowi menjawab kritik yang menyebut penetapan PSBB terlalu birokratis. Ia menyebut pemerintah tak bisa gegabah.
Presiden Jokowi mengatakan ada kemungkinan melarang mudik. Tapi hal ini akan dirapatkan dengan matang.
Jokowi mengatakan pemerintah sudah memutuskan bahwa ASN, TNI/Polri, dan Pegawai BUMN untuk dilarang mudik.
Jokowi menyebut Glenn Fredly adalah sosok yang menginspirasi generasi muda Tanah Air.
Komentar yang diunggah WP di Facebook berupa meme yang diduga menghina Presiden Jokowi.
Keputusan pemerintah mengenai mudik lebaran dianggap tak tegas oleh beberapa kepala daerah dalam menghadapi wabah Corona.
Kebijakan pemerintah yang tidak melarang, tapi tak menganjurkan masyarakat untuk mudik dianggap tak tegas untuk mencegah penyebaran Corona.
"Terutama untuk ASN, TNI, Polri THR dalam hal ini sudah disediakan," kata Sri Mulyani.
Dalam unggahannya tersebut, Najwa Shihab juga mengutip pernyataan Jokowi saat rapat terbatas via teleconference pada Senin, 6 April 2020.
Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial harus tepat sasaran.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, mengatakan rencana pengesahan RKUHP tidak tepat mengingat adanya pandemi virus Corona di Indonesia.
Selain lewat skema dana desa, Jokowi juga meminta program padat karya tunai agar diwajibkan diperbanyak di semua Kementerian/Lembaga dan daerah.
Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai dijalankan dengan protokol kesehatan ketat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan lembaga menggenjot program padat karya tunai hingga lima kali lipat.
Di tengah wabah corona, Jokowi menyatakan dana desa bisa digunakan untuk bantuan sosial dan padat karya tunai.
Jokowi meminta mekanisme distribusi bantuan sosial dibuat dengan melibatkan sektor ekonomi lapisan bawah.
Jokowi merinci, 1,1 juta bantuan sosial disiapkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat.
