atau cari berdasarkan hari
Keputusan pemerintah mengenai mudik lebaran dianggap tak tegas oleh beberapa kepala daerah dalam menghadapi wabah Corona.
Kebijakan pemerintah yang tidak melarang, tapi tak menganjurkan masyarakat untuk mudik dianggap tak tegas untuk mencegah penyebaran Corona.
"Terutama untuk ASN, TNI, Polri THR dalam hal ini sudah disediakan," kata Sri Mulyani.
Dalam unggahannya tersebut, Najwa Shihab juga mengutip pernyataan Jokowi saat rapat terbatas via teleconference pada Senin, 6 April 2020.
Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa sejumlah program jaring pengaman sosial harus tepat sasaran.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, mengatakan rencana pengesahan RKUHP tidak tepat mengingat adanya pandemi virus Corona di Indonesia.
Selain lewat skema dana desa, Jokowi juga meminta program padat karya tunai agar diwajibkan diperbanyak di semua Kementerian/Lembaga dan daerah.
Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai dijalankan dengan protokol kesehatan ketat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan lembaga menggenjot program padat karya tunai hingga lima kali lipat.
Di tengah wabah corona, Jokowi menyatakan dana desa bisa digunakan untuk bantuan sosial dan padat karya tunai.
Jokowi meminta mekanisme distribusi bantuan sosial dibuat dengan melibatkan sektor ekonomi lapisan bawah.
Jokowi merinci, 1,1 juta bantuan sosial disiapkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat.
Selain mengusulkan mudik dilarang, Bima juga minta pemerintahan Jokowi mengeluarkan anggaran penanganan Corona melalui satu pintu.
Pemerintah diminta memprioritaskan pembayaran THR untuk pensiunan, guru, serta pegawai golongan 1 dan golongan 2.
"Kalau bisa, mari seluruh ASN sumbangkan kepada negara THR-nya untuk negara, agar negara bisa leluasa menggunakannya untuk keperluan lain."
"Kami diminta oleh presiden untuk membuat kajian atas THR dan gaji ke-13 mengingat belanja meningkat."
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membebaskan para napi korupsi karena pandemi corona atau COVID-19.
Presiden Jokowi kembali meminta agar program jaring pengaman sosial bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang terdampak pandemi Corona.
Untuk kemudahan pelanggan, PLN menyiapkan layanan WhatsApp melalui nomor 08122123123.
Masih banyak daerah dan rumah sakit yang mengeluh kekurangan APD dan alkes untuk menangani pasien Corona. Sedangkan, pasien terus bertambah.
