atau cari berdasarkan hari
Khofifah menyerahkan surat perintah tugas Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa malam 11 Mei 2021.
Pemkab Nganjuk menunda pelaksanaan pengangkatan perangkat desa setelah kasus dugaan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk
Polisi menyebut Bupati Nganjuk menerima setoran yang bervariasi dari para camat.
Bareskrim berjanji akan menelisik aliran duit Bupati Nganjuk. Termasuk kemungkinan duit itu mengalir ke parpol.
Badan Reserse Kriminal Polri menyita uang sebesar Rp 647.900.000 yang ditemukan pada saat menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada 10 Mei 2021.
Polri mengatakan OTT Bupati Nganjuk merupakan kerja sama perdana Bareskrim dengan KPK dalam kasus korupsi kepala daerah.
Bareskrim Polri akan menahan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat di rutan Polri hari ini, Selasa, 11 Mei 2021.
KPK sudah menetapkan Bupati Nganjuk sebagai tersangka perkara jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten. Berikut sederet fakta kasus ini.
Untuk Kedua kalinya dalam lima tahun terakhir, Bupati Nganjuk kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain Bupati Nganjuk, enam orang lain ikut menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan.
Bupati Nganjuk bersama tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau jasa pada pegawai negeri
KPK menyebut operasi tangkap tangan yang menyeret Bupati Nganjuk adalah kerja sama dengan Bareskrim Polri.
PKB menyebut Bupati Nganjuk yang kena OTT KPK bukan kadernya. Dari video yang beredar, ia mengaku kader PDIP.
KPK membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diduga perihal lelang jabatan.
KPK diduga menggelar OTT yang menyeret Bupati Nganjuk. Ditengarai berhubungan dengan jual beli jabatan.
KPK bukan sekali ini saja menggelar OTT di Nganjuk. Pada 2017, lembaga ini pernah mencokok Bupati Nganjuk 2013-2018 dalam kasus jual beli jabatan.
Wakil Ketua Azis Syamsuddin diduga menjadi penghubung penyidik KPK Robin dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan dugaan suap terhadap penyidik KPK berkaitan dengan penanganan perkara korupsi di pemerintah Kota Tanjungbalai.
Menurut Mahyaruddin, adiknya memang pernah diperiksa KPK awal Januari 2019. Namun dia tidak mengetahui adiknya diperiksa KPK dalam hal apa.
Kasus ini juga menyeret Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Penyidik KPK menggeledah rumahnya pada Selasa kemarin.
