atau cari berdasarkan hari
Reforma agraria dianggap belum sejalan dengan cita-cita revolusi Indonesia yang didasarkan pada mandat konstitusi yaitu untuk mereduksi ketimpangan struktur agraria dan membangkitkan produktivitas lahan.
Catatan kritis dari acara ini adalah ini seruan kepada pemerintah untuk melakukan pembaruan kehutanan (forestry reform) dengan melakukan empat hal.
Untuk produksi kayu di 2015 saja, kata Agus, "Negara mengalami kerugian Rp7,3 triliun."
Lahan yang dihibahkan untuk IPB itu berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
Refleksi rimbawan IPB terhadap masalah lingkungan dan kehutanan yang akan menjadi pekerjaan rumah Menteri Kehutanan 2019-2024.
Problem utama setelah masyarakat mendapat izin hutan sosial adalah pendamping dan akses pasar.
Peneliti muda Indonesia di bidang kehutanan Stibniati Atmadja, mengungkapkan ada peluang besar kerjasama kehutanan antara Indonesia dan Ethiopia.
Kepala UPPTP Dinas Kehutanan DKI Yati Sudiharti mengatakan anggaran Rp 8,1 miliar digunakan untuk jenis tanaman dekorasi dan penghijauan.
Hutan lindung di Kawasan Puncak itu telah berubah menjadi vila, perkebunan, dan area berburu.
Kebijakan satu peta, menurut Jokowi, terhambat lahan yang tumpang tindih.
Darmin Nasution mengungkapkan program Perhutanan Sosial akan resmi diluncurkan sebentar lagi.
KLHK meluncurkan sistem informasi pengelolaan data produksi kayu.
Pemerintah akan melaunching 600 ribu hektare lahan jadi hutan sosial.
Pemerintah memlilih menunjuk kementerian untuk menangani masalah terkait kawasan hutan adat ketimbang pembentukan satgas (satuan tugas).
Pemerintah berjanji terus melanjutkan penyelesaian pengakuan wilayah hutan yang diinginkan masyarakat adat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyita delapan unit alat berat yang beroperasi di tiga kawasan hutan lindung di Riau.
Dalam rentang 2012 ke 2016, Jambi kehilangan hutan seluas 189.125 hekatare. Kehilangan itu setara dengan delapan lapangan bola setiap jamnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani.
Aparat gagal menangkap pelaku perambah liar karena keburu kabur saat dilakukan sidak.
Nilai kerugian berasal ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu yang seharusnya masuk sebagai penerimaan negara dalam bentuk dana reboisasi.
