atau cari berdasarkan hari
Anies Baswedan berencana menggunakan teknologi termutakhir dengan menggandeng Kominfo.
KPK menyangka Satriawan bersama jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Eka Safitra menerima suap dari Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri.
Jaksa Agung menyebut kejaksaan akan menunda eksekusi Baiq Nuril.
Kejaksaan pun, kata Prasetyo, kini tinggal menunggu dan mempelajari salinan putusan tersebut sebelum melakukan eksekusi terhadap Baiq Nuril.
Jaksa Agung M. Prasetyo telah mengirimkan lima nama anak buahnya untuk mengikuti seleksi capim KPK.
Kejaksaan Agung mencopot jaksa Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas dari jabatannya.
KPK menyerahkan jaksa Yadi dan Yuniar ke Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan alasan lembaga antirasuah menyerahkan pendalaman kasus dua jaksa Kejati DKI tersebut ke Kejaksaan Agung.
Untuk menangani perkara yang melibatkan jaksa Yadi dan Yuniar, kata Agus Rahardjo, sejak awal KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung.
Pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung tak bisa mengambil alih penanganan perkara hasil OTT jaksa oleh KPK.
Langkah KPK menyerahkan kasus hukum dua jaksa Kejati DKI ke Kejaksaan Agung dianggap aneh.
Taufiq meminta agar KPK menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi di Kejati DKI ke Kejaksaan.
KPK menduga telah terjadi transaksi suap terkait penanganan perkara pidana di Kejati DKI Jakarta.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung tak bisa mengambil alih penanganan perkara hasil OTT KPK.
Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada November 2017, berawal saat KONI Pusat mengirimkan proposal kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima 14 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Polisi melimpahkan berkas Eggi Sudjana ke kejaksaan pada Senin, 10 Juni 2019.
Langkah banding ini ditempuh Kejaksaan Agung setelah sebelumnya menimbang putusan Karen Agustiawan.
Kejaksaan Agung juga menangani kasus yang menjerat Sofyan Basir. Koordinasi dengan KPK.
Pemerintah DKI Jakarta mengirimkan lagi surat untuk Kejaksaan Agung sehubungan dengan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).
