atau cari berdasarkan hari
KPU sebelumnya menemukan masih banyak NIK ganda dalam data DP4 yang diserahkan Kemendagri.
Jika anggota DPRD Kota Malang yang baru tak bisa lekas diganti, APBD bisa diterbitkan melalui peraturan wali kota yang disahkan gubernur.
Jokowi akan melantik delapan Gubernur Terpilih hasil Pilkada Serentak 2018.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan animo daerah lain untuk bersolidaritas membantu korban gempa Lombok di NTB tinggi.
Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi daerah yang hendak memberi bantuan untuk korban gempa Lombok di NTB.
Hingga saat ini Anies Baswedan belum tahu siapa yang bakal menggantikan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta..
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dugaan korupsi di kementeriannya meningkat selama 2016-2017.
Jokowi melantik ribuan pramong praja IPDN. Mereka sudah mendapat pembekalan soal Revolusi Mental.
Kemendagri mendorong Pemerintah Daerah ambil langkah cepat dalam menghadapi implementasi online single submission.
Akta kelahiran online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta kelahiran biasa yang menggunakan cap.
Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah ditangkap oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap pengelolaan dana otsus di Aceh.
Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah terlibat dalam kasus suap terkait proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari dana otsus Aceh tahun 2018.
Delegasi Aksi 67 massa Alumni 212 telah berdiskusi dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam demonstrasi yang digelar hari ini Jumat 6 Juli 2018.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara pilkada Makassar, kolom kosong unggul dibandingkan calon tunggal.
Kementerian Dalam Negeri bakal mencopot penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan, jika tidak netral dalam pilkada serentak.
Fadli Zon mengatakan Partai Gerindra akan menginisasi hak angket pengangkatan M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur. Khawatir Dwifungsi TNI-Polri.
Pelantikan M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat menuai kontroversi. Menabrak aturan polri dan pilkada.
Gerindra menganggap pelantikan M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat akan mengganggu Pilkada serentak. Dituding tidak netral.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan pelantikan M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sudah memenuhi aturan.
Kementerian Dalam Negeri memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS.
