atau cari berdasarkan hari
Surat Keterangan Terdaftar organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau FPI telah berakhir 20 Juni 2019.
FPI yakin Kementerian Dalam Negeri akan memperpanjang izin mereka.
FPI menyebut sudah menyerahkan berkas perpanjangan izin ormas.
FPI belum memperpanjang izin padahal sudah melewati tenggat.
FPI belum mengajukan perpanjangan izin kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri menyebut ada sembilan undang-undang yang harus diubah terkait pemindahan Ibu Kota.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri Lutfi membenarkan kabar bahwa izin FPI hampir berakhir.
Kementerian Dalam Negeri meminta semua pemerintah daerah menerapkan sistem e-budgeting dalam melakukan penganggaran keuangan daerah tahun 2020.
Kementerian Dalam Negeri menyebut ada alasan tersendiri kenapa ada jutaan DPT dengan tanggal lahir sama.
Kementerian Dalam Negeri menganulir pernyataan Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani ihwal adanya larangan rapat di hotel.
Wiranto mengatakan telah meminta TNI dan Polri agar menempatkan personel untuk mengamankan wilayah perbatasan yang jauh dari permukiman.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan terus menggenjot sertifikasi pekerja konstruksi.
Kemendagri dan perusahaan jasa keuangan meneken kerja sama memanfaatkan NIK.
Kecurigaan kepolisian setempat bahwa ada kesalahan prosedur di antara pegawai kependudukan berujung pembuangan e-KTP ditepis.
Penjualan atau penawaran blangko e-KTP dilakukan secara online lewat tiga akun yang berbeda-beda.
Temuan e-KTP tercecer sebelumnya terjadi di Bogor dan Serang. Seperti ada perbedaannya?
Dokumen negara blangko e-KTP tidak cuma diperjualbelikan dalam jaringan atau online.
Blangko e-KTP termasuk dokumen negara. Perbuatan menawarkan dan menjualbelikan dokumen negara adalah kejahatan.
Menurut Tjahjo Kumolo, anak itu mencuri blanko e-KTP dari ayahnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lampung.
Menteri Dalam Negeri meminta PNS untuk tidak usah ikut Reuni Akbar 212 sebab digelar di masa kampanye.
