atau cari berdasarkan hari
Wakil Bupati Lampung Utara akan menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah (KDH), menggantikan posisi Agung.
Dalam tata tertib atau tatib yang sedang dibahas DPRD DKI saat ini peraturan akan diperluas sehingga juga mengikat Pemprov DKI sesuai aturan.
Kepala daerah seharusnya mengetahui semua regulasi, mana yang melanggar dan yang tidak, supaya tidak lagi terjaring KPK.
Pemerintah menyebut RUU Perlindungan Data Pribadi sedang dalam tahap penyempurnaan.
Polri menduga pelaku dugaan jual beli data pribadi melalui media sosial memperoleh data tersebut dari tempat umum.
Kementerian Dalam Negeri membentuk tim lintas kementerian untuk mengevaluasi AD-ART FPI.
Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan tak akan melaporkan Hendrawan soal cuitan jual beli data pribadi.
Perpanjangan izin FPI mentok di Kementerian Agama. Alasannya, kementerian belum punya landasan hukum memberikan rekomendasi ormas keagamaan.
Mendagri Tjahajo Kumolo mengatakan surat edaran Dinas Luar Negeri tak terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan kenapa Kementerian menerbitkan aturan agar Kepala Daerah izin sebelum ke luar negeri.
Surat Keterangan Terdaftar organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau FPI telah berakhir 20 Juni 2019.
FPI yakin Kementerian Dalam Negeri akan memperpanjang izin mereka.
FPI menyebut sudah menyerahkan berkas perpanjangan izin ormas.
FPI belum memperpanjang izin padahal sudah melewati tenggat.
FPI belum mengajukan perpanjangan izin kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri menyebut ada sembilan undang-undang yang harus diubah terkait pemindahan Ibu Kota.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri Lutfi membenarkan kabar bahwa izin FPI hampir berakhir.
Kementerian Dalam Negeri meminta semua pemerintah daerah menerapkan sistem e-budgeting dalam melakukan penganggaran keuangan daerah tahun 2020.
Kementerian Dalam Negeri menyebut ada alasan tersendiri kenapa ada jutaan DPT dengan tanggal lahir sama.
Kementerian Dalam Negeri menganulir pernyataan Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani ihwal adanya larangan rapat di hotel.
