atau cari berdasarkan hari
Tiga PR Listyo Sigit itu menurut Ketua DPR Puan Maharani adalah penegakan hukum, pelayanan publik dan reformasi internal.
Puan berpesan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan di semua aktivitasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap kerja sama Indonesia dan Turki bisa segera menemukan vaksin Covid-19.
Puan Maharani menyampaikan implementasi pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat perlu komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah tak terburu-buru menyiapkan protokol new normal di tengah pandemi Covid-19.
Ketua DPR sekaligus mengingatkan semua pihak untuk bergotong royong melawan pandemi Covid-19.
Willy Aditya menilai Ketua DPR Puan Maharani secara tersirat menginginkan klaster ketenagakerjaan dicabut dari Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.
Ketua DPR Puan Maharani meminta Baleg menunda pembahasan pasal-pasal yang masuk dalam kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Menurut Ketua DPR Puan Maharani, persoalan wabah Covid-19 ini perlu diselesaikan bersama-sama oleh semua masyarakat dunia.
Menurut Puan, DPR mengakhiri perpanjangan masa reses agar segera dapat menjalankan fungsi-fungsinya.
Puan Maharani mengimbau masyarakat bersikap positif dan bahu-membahu demi mengatasi pandemi corona ini.
Puan Maharani mendukung sistem penanggulangan virus Corona dengan isolasi terbatas dan karantina wilayah.
Ketua DPR Puan Maharani mendukung isolasi terbatas untuk mencegah penyebaran virus corona.
DPR juga mendesak pemerintah melakukan penapisan masif untuk mencegah penyebaran virus Corona. Penapisan dan pengambilan sampel warga yang terindikasi
Puan Maharani mengatakan pemberdayaan perempuan harus menjadi agenda bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menekankan ada beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.
Karena itu, kata Ketua DPR Puan Maharani, DPR akan bersama dengan pemerintah mensosialisasikan RUU Cipta Kerja.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tak buru-buru memutuskan soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menyampaikan usulan pembentukan panitia khusus kepada Ketua DPR RI meski telah ada tiga Panja Jiwasraya.
