atau cari berdasarkan hari
Dewi menyebut titik kritis dari proses implementasi sertifikat tanah elektronikmenimbulkan pertanyaan. Misalnya, bagaimana validasi itu dilakukan.
Pesantren Ekologis menilai pasal-pasal terkait kehutanan di UU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan konflik agraria.
KontraS menemukan ada 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan ataupun melibatkan anggota TNI
Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan konflik agraria yang terjadi selama wabah Covid-19 ini melibatkan warga, pihak swasta dan aparat.
"Sebagai wamen saya tidak keberatan untuk datang, kalau perlu saya menginap di tempat yang berkonflik," kata Surya Tjandra.
Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut Jokowi hanya bisa bagi-bagi sertifikat. Padahal, ada 642 konflik agraria.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI memprediksi tak ada angin segar untuk konflik agraria di pemerintahan Presiden Jokowi jilid kedua.
RUU Pertanahan permisif terhadap penguasaan individual yang luas (5 Ha) dan apabila memiliki di berbagai tempat hanya diberikan pajak progresif.
Koalisi masyarakat mendesak Jokowi dan DPR membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.
Politikus PKB yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR meminta pengesahan RUU Pertanahan ditunda karena masih ada sejumlah masalah di dalam aturan itu.
Pendekatan lunak dipilih Polri karena konflik di Mesuji memiliki catatan sejarah konflik yang berbeda.
Komisi II mempersilakan masyarakat memberikan masukan soal RUU Pertanahan.
Koalisi Masyarakat menolak RUU Pertanahan. Mulai dari berpotensi memunculkan konflik sampai tak transparan.
Tim Jokowi mengklaim selama era kepemimpinan Jokowi pembebasan lahan untuk infrastruktur tak menggunakan cara represif.
YLBHI menilai penyelesaian konflik agraria di era pemerintahan Jokowi - JK dianggap tidak maksimal.
