atau cari berdasarkan hari
Jika Presiden Jokowi tak bertindak, KontraS khawatir Jaksa Agung akan memperlakukan kasus HAM lain dengan cara yang sama.
Keberadaan telegram Kapolri ini dinilai semakin menunjukkan ambisi investasi pemerintahan Jokowi, tanpa melihat masalah korupsi, HAM, dan lingkungan.
Wiranto kembali dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan oleh Jokowi lewat pos di Wantimpres.
KontraS mengkritik pernyataan Mahfud Md yang menyebut tak ada pelanggaran HAM di era Jokowi.
Jika memang temuan Amnesty, banyak pelanggaran terjadi karena kekerasan aparat, ujar Desmond, maka pola kasus tersebut harus ditelusuri.
Dari temuan KontraS, pembatasan kebebasan berkumpul dilakukan berdasarkan 3 pola yang terus berulang.
KontraS mengkritik pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi oleh Straits Times Singapura.
KontraS menilai teks pidato Menhan Prabowo Subianto yang dibacakan Letjen Tri Legionosuko berbahaya bila dimaknai sebagai garis komando.
Rivanlee menilai pernyataan Prabowo malah melanggengkan stigma terhadap orang-orang yang dianggap komunis dan para keturunannya.
KontraS menyoroti penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.
KontraS mempertanyakan komitmen Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
KontraS meminta Jokowi tak memilih menteri seperti Wiranto dan Prabowo
Penyelesaian kasus HAM oleh pemerintahan Jokowi tak kunjung kelar. Aktivis pesimistis di periode kedua.
Kontras menilai pemerintahan Jokowi gagal dan ingkar janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Suciwati mengatakan kasus kematian Munir merupakan tanggung jawab negara, siapapun presidennya.
Polisi menyebut pengungkapan investigasi KontraS terkait kematian mahasiswa Universitas Halu Oleo Yusuf Kardawi terlalu terburu-buru.
KontraS mengkritik Kompolnas karena dianggap tidak maksimal mengusut dugaan tindakan represif kepolisian.
KontraS menemukan fakta baru terkait meninggalnya mahasiswa Universitas Halu Oleo Yusuf Kardawi saat unjuk rasa di Kendari pada 26 September 2019.
KontraS berharap Komnas HAM turun tangan dalam kasus Akbar Alamsyah, korban meninggal demonstrasi di DPR.
KontraS menyatakan penyebab Akbar Alamsyah koma dan meninggal harus disampaikan oleh tim dokter di 3 rumah sakit, bukan oleh kepolisian.
