atau cari berdasarkan hari
KontraS mengkritik Surat Edaran Kapolri nomor SE/2/11/2021 terkait penanganan kasus UU ITE.
KontraS meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk menjadikan kasus penembaka laskar Front Pembela Islam (FPI) sebagai fokus untuk diselesaikan.
KontraS melihat pemerintah belum menunjukkan akan bersungguh-sungguh merevisi UU ITE.
Jokowi diminta mengusulkan revisi UU ITE. Buat jaminan tak ada serangan dari buzzer.
Jikalau benar Jokowi menginginkan kritik, dia mesti beri dan jamin ruang tersebut dari ancaman pasal karet yang ada selama ini.
Danu mengatakan kepolisian tak memiliki aturan jelas soal kualifikasi organisasi yang dapat ditetapkan sebagai PAM Swakarsa.
Tim advokasi kasus kematian enam anggota Laskar FPI, mengaku telah melaporkan kejadian tersebut pada Komite Anti Penyiksaan
Peneliti KontraS mengingatkan ada masalah celah hukum dan potensi kekerasan bila calon Kapolri Listyo Sigit ingin menghidupkan lagi Pam Swakarsa.
KontraS menilai belum ada hal yang bisa dibedah dalam materi uji kelayakan calon Kapolri Listyo Sigit, khususnya soal HAM.
KontraS menilai rencana Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memberdayakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pelacak Covid-19 menciptakan rasa takut.
KontraS memberikan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh Kapolri baru. Khususnya di ranah penegakan dan perlindungan HAM.
KontraS mengatakan lima nama calon Kapolri yang ada bukan figur ideal. Masih berpotensi ada catatan pelanggaran HAM.
Keputusan pemerintah yang melarang kegiatan Front Pembela Islam (FPI) terus menuai kritikan dari sejumlah organisasi.
KontraS mengatakan pelanggaran kebebasan berekspresi masih mewarnai demokrasi di Indonesia.
Pendekatan keamanan yang masih digunakan pemerintah di Papua dianggap tak memiliki legitimasi.
Kontras mencatat ada 87 peristiwa pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat selama aksi penolakan UU Cipta Kerja.
KontraS menilai polisi sewenang-wenang dalam penggunaan senjata api terhadap kasus kematian 6 orang yang sedang mendampingi Rizieq Shihab.
KontraS mengecam keras aksi penembakan terhadap pengawal Rizieq Shihab.
Kritik Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme datang dari kelompok masyarakat sipil dan DPR.
KontraS menilai upaya merevisi UU Pengadilan HAM untuk mengakhiri impunitas kasus pelanggaran HAM berat.
