atau cari berdasarkan hari
KontraS melihat ancaman pidana bagi orang yang kumpul merupakan bentuk kepanikan negara menghadapi pandemi Corona.
Yati datang ke RSUP Persahabatan pukul 13.00 WIB. Namun, pemeriksaannya tak kunjung selesai hingga pukul 21.00 WIB.
Mahfud Md mengatakan aparat harus tetap hadir di Papua, tetapi menempuh pendekatan yang lebih manusiawi, yakni pendekatan kesejahteraan.
KontraS menyarankan target penataran P4 adalah aparat hukum dan pejabat publik. Banyak tindakan tidak sesuai dengan Pancasila justru dilakukan.
KontraS menyarankan penataran P4 hanya untuk aparat penegak hukum. Lembaga ini menyebut justru penegak hukum yang kerap menyalagi Pancasila.
Pihak Kemenkopolhukam mengatakan informasi soal omnibus law yang diminta itu termasuk rahasia.
Surat Menkopolhukam tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengapa informasi yang diminta mengenai Omnibus law itu termasuk rahasia.
KontraS sepakat kasus Paniai telah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
KontraS mengkritik keterlibatan BIN dan Polisi dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja antara polisi dengan BIN.
KontraS mengkritik langkah militer yang malam membentuk koramil baru di Papua Barat.
Presiden Jokowi dinilai KontraS tidak menjadikan agenda reformasi sektor keamanan sebagai agenda prioritas.
KontraS menilai NasDem telah melecehkan perjuangan rakyat dengan mengedit foto Lutfi.
Dalam konteks hak asasi manusia, ujar Falis, salah satu yang mendesak diubah dari UU TNI melalui Prolegnas 2020 adalah peradilan militer.
KontraS meminta pemerintahan Jokowi bertanggung jawab karena Indeks Demokrasi Indonesia cacat.
Tempo.co dan KontraS pernah menghimpun cerita dari orang yang menjadi korban dugaan penyiksaan oleh polisi di tahanan. Ada anak di bawah umur yang divonis hukuman mati.
Imigrasi akhirnya mengakui Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia.
KontraS meminta KPK tak menyepelekan keterangan istri Harun Masiku yang menyebut sang suami sudah pulang.
Jika Presiden Jokowi tak bertindak, KontraS khawatir Jaksa Agung akan memperlakukan kasus HAM lain dengan cara yang sama.
Keberadaan telegram Kapolri ini dinilai semakin menunjukkan ambisi investasi pemerintahan Jokowi, tanpa melihat masalah korupsi, HAM, dan lingkungan.
Wiranto kembali dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan oleh Jokowi lewat pos di Wantimpres.
