atau cari berdasarkan hari
Kejari Bandar Lampung juga berhasil membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 3,1 miliar.
Vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan untuk Johannes Budisutrisno Kotjo, membuat jaksa KPK masih pikir-pikir.
Redaktur dan penulis The Online Citizen terkena dakwaan pencemaran nama baik karena menulis adanya korupsi di pemerintahan Singapura.
KPK dan Kejagung menangkap buron terpidana kasus korupsi pengadaan buku perpustakaan untuk SD dan SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
Herman memastikan layanan pemerintahan Kabupaten Cianjur akan tetap berjalan meski Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditahan KPK.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, ujar Herman, masih tetap berjalan seperti biasa meski Bupati Cianjur ditahan KPK.
Kepala daerah Kabupaten Bekasi, Neneng Hasannah jadi tersangka suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang gerah menanggapi berbagai pertanyaan wartawan ihwal kasus yang mangkrak.
Pukat UGM menilai masih ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi.
Dalam survei yang dilakukan oleh LSI dan ICW pada 8-24 Oktober 2018 menunjukkan 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat.
Mayoritas masyarakat atau 81 persen responden masih menganggap KPK sebagai lembaga yang paling banyak melakukan pemberantasan korupsi.
JK mengatakan ini penting untuk menjadi contoh bagi semua lembaga, bukan hanya korupsi yang selalu dibicarakan, tetapi juga untuk memperbaiki layanan.
"Orang (menjadi) korup karena ingin cepat (dilayani)," kata JK
Responden LSI menilai KPK sebagai lembaga yang dinilai paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini bakal menyerahkan penghargaan kepada 205 unit kerja.
Pemerintahan Jokowi dinilai abai atas berbagai hambatan nyata dalam upaya memerangi korupsi.
KPK juga menemukan fakta bertolakbelakang bahwa ada kasus-kasus korupsi di bidang keagamaan.
Badaruddin mengatakan kader-kader Partai Berkarya hanya mengambil semangat dan ideologi Soeharto untuk diterapkan saat ini dan masa depan.
Gubernur Jambi Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu, S$ 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017.
Selain dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, jaksa KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola.
