atau cari berdasarkan hari
THR dikumpulkan secara sukarela sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan di UNJ untuk pegawai pada 20 Mei.
Rencana OTT KPK dinilai tidak matang hingga tidak berhasil menemukan modus pemberian uang dalam kasus UNJ.
Tumpak berjanji Dewas KPK melakukan tugas secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Peristiwa OTT yang diduga melibatkan Rektor UNJ, Komarudin pada Rabu, 20 Mei lalu kembali menyingkap tabir korupsi di dunia pendidikan Indonesia.
Namun karena masih ada wabah Covid-19, perayaan lebaran para tahanan KPK bareng keluarganya itu hanya dilakukan secara daring.
KPK tak cuma sekali menyerahkan perkara dugaan korupsi ke kepolisian. Komisi akan terus memantau kasus operasi tangkap tangan Rektor UNJ.
Eks Rektor UNJ Bejo Sujanto mempertanyakan motif Komarudin memberikan THR ke pejabat Kemendikbud.
Polda Metro Jaya memulangkan tujuh terperiksa di kasus tangkap tangan Rektor UNJ. Kasus dugaan korupsi itu terus didalami.
Polda Metro Jaya menerima pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi UNJ berupa satu dokumen dan tujuh orang.
Pelimpahan kasus OTT Rektor UNJ Komarudin oleh KPK ke polisi dianggap janggal karena tak ada dasar kuat, termasuk argumen tak ada penyelenggara negara
ICW mengkritik KPK yang melimpahkan kasus operasi tangkap tangan di Kementerian Pendidikan yang menyeret rektor UNJ Komarudin
Kara Juru Bicara KPK, pernyataan Boyamin Saiman mengenai OTT Rektor UNJ menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstruksi kasusnya.
KPK mengapresiasi 123 instansi yang telah menerbitkan surat edaran terbuka perihal larangan menerima gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai OTT KPK yang menyeret rektor UNJ memalukan.
Ada tambahan satu kotak besar makanan, makan bersama para tahanan hanya dapat dilaksanakan pada 1 Syawal 1441 H.
Itjen Kemendikbud memberikan informasi tentang dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.
Muchlis mengatakan pemberian THR yang dilakukan oleh Rektor UNJ Komarudin atau pihak di luar instansi itu tak diperbolehkan.
KPK menyatakan tak menemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga kasus pemberian THR oleh Rektor UNJ Komarudin diserahkan ke kepolisian.
KPK menyerahkan kasus bagi-bagi THR oleh Rektor UNJ ini kepada kepolisian dengan alasan belum menemukan unsur pelaku penyelenggara negara.
Komarudin terpilih menjadi rektor UNJ periode 2019-2023 pada pemilihan September tahun lalu. Dia mengalahkan dua calon lainnya.
