atau cari berdasarkan hari
Dengan kememanangan Kucumbu Tubuh Indahku sebagai film terbaik, kata Ifa, seniman masih bisa bersuara..
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim justru lebih banyak masyarakat yang mendukung kebijaksaan Kejaksaan Agung menolak LGBT jadi CPNS.
Ketua DPRD Kota Bogor beralasan kenaikan penderita HIV/AIDS menuntut adanya perda tentang LGBT.
Perda LGBT dinilai bisa menekan jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Bogor.
"Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaaan agung pasti sangat memahami dasar hukum terhdap penolakan LGBT jadi PNS/ASN," kata anggota DPR, Sodik.
Sodik menilai Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga hukum pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT menjadi CPNS.
Kejaksaan Agung akan mengerahkan tim medis dan psikokologi untuk mengecek apakah para CPNS itu merupakan kelompok LGBT..
Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) memprotes kebijakan larangan LGBT menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Komnas HAM mengirimkan surat ke Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta klarifikasi dan pembatalan persyaratan penerimaan CPNS.
Selain Kejaksaan Agung, Ombudsman RI juga telah mengungkap temuan dan laporan mengenai diskriminasi dalam seleksi CPNS di Kementerian Pertahanan.
Amnesty International Indonesia menilai Kejaksaan Agung diskriminatif dalam rekrutmen CPNS karena melarang LGBT dan cacat fisik melamar.
Kejaksaan Agung mensyaratkan CPNS di institusi itu tak memiliki kelainan orientasi seksual atau LGBT.
RKUHP berpotensi membuat celah lebih besar untuk persekusi, terutama bagi LGBT.
Ketua DPR Bamsoet mengatakan sempat mendapat permintaan dari pihak asing khususnya Eropa untuk mencabut larangan LGBT dalam RKUHP.
Menampik pendapat TNI, ekspresi gender LGBT disebut bukan penyebab penularan HIV/AIDS.
Usulan Fraksi Gerindra segera bahas rancangan Perda anti lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (Perda Anti LGBT) tak punya landasan yuridis.
Usul pembentukan Perda Anti LGBT telah diteken seluruh tujuh fraksi di DPRD Kota Depok, termasuk PDIP, pada tahun lalu.
Perwade berharap Depok mengembangkan kemampuan para waria, bukan malah membuat aturan yang mengancam kehidupan LGBT.
Komnas HAM menyampaikan penolakan perihal rencana pemerintah kota Depok membuat Raperda Anti LGBT
Aktivis Gerakan Depok Berubah (GDB) ini berpendapat aturan penanggulangan HIV/AIDS lebih bermanfaat. Sedangkan Raperda LGBT sudah tidak relevan.
