atau cari berdasarkan hari
LPSK mengutuk aksi kekerasan terutama yang menggunakan bahan peledak dengan tujuan melukai diri dan orang lain seperti dalam bom Medan itu.
Novel Baswedan akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya mengenai tawaran LPSK.
Maneger mengatakan LPSK telah menawarkan perlindungan kepada Novel Baswedan sesaat setelah penyerangan pada 11 April 2017. Namun, saat itu ditolak.
LPSK meminta polisi mengesampingkan laporan Dewi Tanjung. Sebab, Novel Baswedan merupakan korban.
Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya. Ia menuding ada rekayasa dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel.
Menurut Maneger, fakta bahwa Novel Baswedan disiram air keras telah disebutkan oleh Tim Pencari Fakta kepolisian.
Menurut ICJR, perlindungan kepada Novel Baswedan harus segera dilakukan sebab laporan Dewi Tanjung dapat dikategorikan ancaman kepada saksi/korban.
ICJR menyebut penyidik KPK Novel Baswedan dilindungi oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga laporan Dewi Tanjung tak bisa ditindaklanjuti.
ICJR meminta LPSK melindungi Novel Baswedan terkait laporan Dewi Tanjung.
Terlepas dari jabatan Wiranto, LPSK berkewajiban untuk memberikan bantuan biaya mulai dari tindakan operasi sampai pemulihan.
LPSK wajib segera memberi bantuan medis, biologis, psikososial, hingga memfasilitasi kompensasi bagi korban terorisme, termasuk Wiranto.
Lili mengatakan LPSK kerap mengalami penolakan dari penyidik KPK ketika ingin mendampingi saksi pelaku.
Apabila besaran anggaran tak berubah maka layanan perlindungan saksi dan korban oleh LPSK tak akan berjalan lebih dari empat bulan.
Berdasarkan catatan BNPT, LPSK mencatat, ada 833 korban terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan kompensasi.
Sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian anggota Paskibra Tangsel Aurellia Qurotu Aini.
Korban salah tangkap pengamen Cipulir mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disingkat LPSK.
Tim advokasi korban tewas kerusuhan 21-22 Mei lalu telah dua kali mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM.
LPSK segera berkoordinasi dengan Komisi Nasional HAM terkait permohonan keluarga korban tewas kerusuhan 22 Mei.
MK menyebut tak bisa mengambulkan permintaan tim kuasa hukum Prabowo agar saksi mereka dilindungi LPSK karena tidak ada dasar hukum.
Pada Senin kemarin, keluarga korban rusuh 22 Mei didampingi kuasa hukum meminta perlindungan ke LPSK karena merasa terancam.
