atau cari berdasarkan hari
Juru bicara MA, Suhadi mengatakan hal ini dilakukan setelah dua hakim PN Jakarta Selatan ditetapkan sebagai sebagai tersangka oleh KPK.
MA menolak kasasi Buni Yani. Ia dianggap bersalah melanggar UU ITE.
Jubir Mahkamah Agung Suhadi enggan menanggapi kritik atas putusan kasasi kasus Baiq Nuril.
MA mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang alias Oso terhadap KPU soal larangan pimpinan partai politik menjadi anggota DPD.
KPU belum dapat mengambil keputusan terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai caleg DPD.
KPK dalami dugaan peran eks Sekretaris MA Nurhadi dalam pengurusan sejumlah perkara yang melibatkan Lippo Group di pengadilan.
Wahyu mengatakan sampai saat ini KPU belum menerima putusan MA terkait gugatan Oso.
Koordinator ICW Donal Faris mengatakan eksaminasi publik mengkaji putusan MA yang membolehkan napi korupsi menjadi caleg itu secara akademik.
Meski putusan MA telah keluar, kata Syamsuddin Haris, KPU masih bisa mengimbau partai politik untuk tidak mengajuk caleg bermasalah.
Menurut KPK menyaring caleg sejak awal merupakan salah satu langkah untuk menciptakan lembaga legislatif yang lebih bersih.
"Napi boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujar juru bicara MA Suhadi kepada media.
Kamis, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan, sehingga Bekas napi korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg.
Muhammad Taufik bersyukur MA mengabulkan permohonan gugatan PKPU melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
MA mengabulkan gugatan atas PKPU, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Menurut Juru Bicara MA Suhadi, proses perkara PKPU sedang diberhentikan sementara menunggu putusan UU Pemilu diuji di MK.
Pollycarpus Budihari Priyanto mendapat pembebasan bersyarat sejak 2014. Ini hari terakhirnya wajib lapor.
Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan BUMD DKI meminta Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dapat menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA).
