atau cari berdasarkan hari
Aswanto dan Wahiduddin Adam dipilih DPR sebagai hakim MK melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Nasir Djamil mengatakan kedua calon hakim MK inkumben itu dipilih melalui mekanisme musyawarah.
Komisi Hukum telah menerima masukan terakhir dari tim panel ahli seleksi calon hakim MK.
Komisi Hukum DPR sedang menggelar seleksi Hakim MK untuk menggantikan dua orang yang akan habis masa jabatannya.
Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK), mendesak transparansi dalam pemilihan atau voting hakim MK.
Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat sipil mengenai kepatuhan LHKPN calon hakim MK
Masa jabatan dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dan Wahiduddin Adams akan habis pada 21 Maret 2019 mendatang.
Pakar hukum tata negera Mahfud MD menanggapi soal kisruh kepemimpinan DPD RI.
Calon Hakim Agung Puguh mengatakan putusan MK dalam perkara Oso sudah tepat.
MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam UU Perkawinan.
MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Perludem menyatakan persyaratan Oesman Sapta Sodang (Oso) harus mengundurkan diri jika terpilih dapat dimasukkan ke dalam Peraturan KPU.
KPU kini dihadapkan pilihan antara putusan MA dan MK yang saling bertentangan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyarankan KPU tak mengikuti putusan MA terkait pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Dua alumnus Dewan Perwakilan Daerah berkirim surat ke Badan Kehormatan DPD RI soal surat seruan yang dilayangkan Nono Sampono soal keberadaan MK.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan lembaganya mengirimkan surat peninjauan keberadaan MK kepada Presiden Jokowi dan sejumlah lembaga negara.
MK menolak semua gugatan 12 tokoh masyarakat terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai presidential threshold.
Masyarakat sipil dan kalangan akademik, kata Feri, akan terus bergandengan tangan untuk kembali menguji konstitusionalitas pasal ambang batas ke MK.
Perludem menilai putusan MK menolak gugatan terkait presidential threshold masih belum menjawab persoalan yang mendasar.
Pemohon keberatan terhadap aturan presidential threshold karena dianggap berpotensi membatasi hadirnya pasangan capres - cawapres yang lebih variatif.
