atau cari berdasarkan hari
Calon Hakim Agung Puguh mengatakan putusan MK dalam perkara Oso sudah tepat.
MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam UU Perkawinan.
MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Perludem menyatakan persyaratan Oesman Sapta Sodang (Oso) harus mengundurkan diri jika terpilih dapat dimasukkan ke dalam Peraturan KPU.
KPU kini dihadapkan pilihan antara putusan MA dan MK yang saling bertentangan.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyarankan KPU tak mengikuti putusan MA terkait pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Dua alumnus Dewan Perwakilan Daerah berkirim surat ke Badan Kehormatan DPD RI soal surat seruan yang dilayangkan Nono Sampono soal keberadaan MK.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan lembaganya mengirimkan surat peninjauan keberadaan MK kepada Presiden Jokowi dan sejumlah lembaga negara.
MK menolak semua gugatan 12 tokoh masyarakat terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai presidential threshold.
Masyarakat sipil dan kalangan akademik, kata Feri, akan terus bergandengan tangan untuk kembali menguji konstitusionalitas pasal ambang batas ke MK.
Perludem menilai putusan MK menolak gugatan terkait presidential threshold masih belum menjawab persoalan yang mendasar.
Pemohon keberatan terhadap aturan presidential threshold karena dianggap berpotensi membatasi hadirnya pasangan capres - cawapres yang lebih variatif.
Presiden Jokowi mengungkapkan tiga lembaga hukum itu telah bekerja dengan baik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Calon Wali Kota Bekasi Nur Supriyanto-Adhy Firdaus terhadap Rahmat Effendi-Tri Adhianto.
Sebelumnya JK disebut-sebut berpeluang menjadi cawapres Jokowi apabila MK mengabulkan gugatan masa jabatan wapres.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi tidak lagi menunggu hasil uji materi di MK terkait masa jabatan presiden dan wapres.
Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie meminta tak ada pihak yang mendesak MK mempercepat putusan uji materi tentang masa jabatan wapres.
JK berharap MK memutus hasil uji materi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum pendaftaran pilpres ditutup pada 10 Agustus 2018.
Jika masalah masa jabatan wapres tidak diselesaikan sekarang, perdebatan dikhawatirkan terus berlangsung hingga lima tahun mendatang.
Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan undang-undang Pemilu di Indonesia berlebihan. Salah satunya soal presidential threshold.
