atau cari berdasarkan hari
Presiden Jokowi mengungkapkan tiga lembaga hukum itu telah bekerja dengan baik.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Calon Wali Kota Bekasi Nur Supriyanto-Adhy Firdaus terhadap Rahmat Effendi-Tri Adhianto.
Sebelumnya JK disebut-sebut berpeluang menjadi cawapres Jokowi apabila MK mengabulkan gugatan masa jabatan wapres.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi tidak lagi menunggu hasil uji materi di MK terkait masa jabatan presiden dan wapres.
Mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie meminta tak ada pihak yang mendesak MK mempercepat putusan uji materi tentang masa jabatan wapres.
JK berharap MK memutus hasil uji materi terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum pendaftaran pilpres ditutup pada 10 Agustus 2018.
Jika masalah masa jabatan wapres tidak diselesaikan sekarang, perdebatan dikhawatirkan terus berlangsung hingga lima tahun mendatang.
Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan undang-undang Pemilu di Indonesia berlebihan. Salah satunya soal presidential threshold.
MK mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso, terkait ucapannya yang menyebut MK goblok.
Gugatan Perindo diperkirakan bakal ditolak MK.
Gugatan masa jabatan cawapres oleh Perindo menjadi sorotan banyak kalangan karena JK menjadi pihak terkait dalam uji materi di MK.
Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.
Cak Imin berpendapat JK merupakan pesaingnya sebagai cawapres Jokowi jika MK mengabulkan uji materi Perindo.
Perindo akan mendiskusikan secara internal saran hakim konstitusi.
Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.
Salah satu pemohon uji materi presidential threshold adalah seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya diragukan dengan adanya aturan itu.
KPU memperkirakan terdapat delapan daerah yang berpotensi besar bersengketa ke MK karena selisih perolehan suara antarkandidat tipis
Pendaftaran permohonan perkara sengketa pilkada 2018 sudah dibuka sejak pekan lalu dan akan ditutup hari ini.
Pasangan calon nomor 2 kalah di hitung cepat dan lambat. Mereka menuding penyelenggaraan Pilkada 2018 banyak salah.
MK minta penggugat memperbaiki gugatan dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold.
