atau cari berdasarkan hari
Demi mengantisipasi wabah virus Corona MK juga menangguhkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang menghadirkan atau melibatkan banyak peserta.
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis orang dekat mantan Ketua MK Akil Mochtar, Muhtar Ependy, 4 tahun 6 bulan penjara.
Nomenklatur pengawas telah diubah menjadi Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Untuk pengujian undang-undang pada 2019, MK menerima sebanyak 85 perkara.
MK menggelar laporan tahunan 2019 dalam sidang pleno pada Selasa ini. Jokowi ikut hadir.
MK juga bakal meluncurkan buku Laporan Tahunan 2019. Jokowi akan bicara setelah pidato Anwar Usman.
Palguna yang baru saja pensiun dari MK dan digantikan Daniel Yusmic.
Daniel Yusmic menjadi hakim MK untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang habis masa jabatannya.
Salah satu kuasa hukum pemohon, Feri Amsari, mengatakan ada sejumlah perbaikan uji materi UU KPK yang dilakukan pemohon ke MK.
Menteri Tito Karnavian mempersilakan teori mana yang akan dipilih. Putusan MK soal koruptor mengacu pada rehabilitasi.
MK memutuskan bekas narapidana dapat maju dalam pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara.
MK mengabulkan gugatan uji materi terkait batas waktu mantan napi untuk maju dalam pilkada.
Komisioner KPK Laode M. Syarif yakin putusan MK itu dapat memperbaiki kualitas partai politik di Indonesia.
Keputusan MK, kata dia, walaupun belum maksimal memberikan efek jera, tapi ada tambahan harapan munculnya efek tersebut.
Salah satu penggugat, Faldo Maldini, mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut. Meski begitu, ia tetap menghormati putusan majelis hakim.
MK memutuskan mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pilkada.
Isnur mengatakan naskah akademik dan RUU KPK juga tidak bisa diakses publik.
Pemohon meminta MK memeriksa proses formil dan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan UU KPK.
"Kami harap MK akan membatalkan seluruh proses pembahasan, atau seluruh proses formil UU KPK baru," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Rangkuti menilai, pernyataan Jokowi menunggu putusan MK soal UU KPK itu hanya basa-basi yang dibumbui bahasa sopan dan santun saja.
