atau cari berdasarkan hari
KSP tengah menyiapkan manajemen talenta nasional. Chaerul si perakit pesawat dari Pinrang dinilai jadi inspirator luar biasa.
Kepala KSP Moeldoko menjanjikan audiensi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kalangan pekerja dan pengusaha terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut.
Ahok menuturkan dalam pertemuan itu, Moeldoko menyampaikan komitmennya siap mendukung Pertamina dalam memenuhi target yang diberikan Jokowi.
Salah satu yang dirembuk Moeldoko dan Ahok adalah soal strategi untuk memberantas mafia sektor minyak dan gas yang menyebabkan harga tinggi.
Kepala KSP Moeldoko mengatakan pemerintah telah bertemu dengan perwakilan Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia membahas Natuna Utara.
Moeldoko mengatakan tak ada lagi kapal Cina dan kapal asing lainnya di perairan Natuna.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara terkait adanya perbedaan pandangan sejumlah tokoh terkait penyelesaian klaim Cina terhadap Natuna.
Pemerintah kembali menggelar rapat untuk membahas kenaikan iuran jaminan nasional kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah masih mencari sosok untuk menjadi wakilnya dalam memimpin KSP.
Penambahan posisi untuk wakil Moeldoko di KSP itu dianggap tidak dikonsultasikan ke Komisi II DPR.
Juru bicara Istana Fadjroel Rachman, enggan berkomentar panjang ihwal munculnya nama Andi Widjajanto sebagai calon wakil KSP.
Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jabatan tidak ada jabatan wakil kepala KSP.
Moeldoko mengatakan jika pemerintah RI tidak akan mengintervensi urusan Uighur. Sementara Mahfud MD mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak.
FPI tidak lagi mengharapkan pemerintah Indonesia untuk bersikap, apalagi bertindak terhadap kasus muslim Uighur.
Moeldoko dan Mahfud Md memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan Muslim Uighur.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina.
Gugus tugas yang dibahas KSP ini dibentuk guna membangun kapasitas nasional dari sisi sumber daya manusia.
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa pemerintahan Indonesia tak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina.
Secara umum, Moeldoko menjelaskan gugus tugas ini dibentuk guna membangun kapasitas nasional dari sisi sumber daya manusia.
