atau cari berdasarkan hari
ICW menyatakan mantan napi korupsi tetap berpotensi mengulangi kejahatan yang sama.
Bayu Dwi Anggono mengatakan cacat formil putusan MA soal eks napi korupsi itu disebabkan oleh sifat sidang.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan hanya ada satu caleg dari partainya yang merupakan mantan napi korupsi.
KPU mencatat ada 38 caleg yang berstatus eks napi korupsi yang akan maju di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
KPU mengumumkan 38 caleg eks napi korupsi yang akan mengikuti pemilihan legislatif 2019.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate berkukuh mencoret bakal calon legislatif atau caleg yang pernah terlibat kasus korupsi.
KPU bisa melaksanakan putusan MA tentang eks napi korupsi boleh jadi caleg itu dengan cara memasukan amar putusan ke dalam PKPU.
Muhammad Taufik, narapidana korupsi, menempuh segala cara agar namanya tetap masuk dalam daftar calon anggota legislatif.
Badan Pengawas Pemilu mencatat Gerindra memiliki enam bakal caleg bekas napi korupsi. Tiga bakal caleg DPR RI, selebihnya di DPRD kabupaten/kota.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan revisi PKPU soal caleg eks napi korupsi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Perludem mengusulkan agar KPU memberi tanda khusus bagi caleg eks napi korupsi di surat suara.
Arief Budiman mengatakan KPU akan memasukkan amar putusan MA soal caleg eks napi korupsi ke dalam revisi PKPU setelah membaca putusannya.
Hinca Panjaitan menilai para eks napi korupsi dari kader Demokrat juga tidak akan berusaha mencalonkan kembali setelah PKPU ini dibatalkan MA.
MA mengabulkan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg.
Koordinator ICW Donal Faris mengatakan eksaminasi publik mengkaji putusan MA yang membolehkan napi korupsi menjadi caleg itu secara akademik.
Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg.
MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan eks napi korupsi menjadi caleg.
Bila bekas koruptor tetap boleh jadi caleg, PSI minta nama-nama caleg mantan napi korupsi diumumkan di tiap tempat pemungutan suara.
Menurut PKS, bekas napi korupsi bisa mengabdi dalam bentuk dan bidang lain jika tetap ingin memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara.
PKS mengaku merujuk pada etika, moralitas, dan pakta integritas.
