atau cari berdasarkan hari
ICW meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena banyak temuan sel mewah koruptor.
Ombudsman RI menemukan ada perlakuan berbeda antara narapidana umum dengan napi korupsi di Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg Cibinong.
MK memutuskan mantan narapidana harus memiliki jeda 5 tahun untuk dapat maju dalam pilkada.
KPK menyatakan Presiden dan DPR mestinya membuat Undang-Undang yang membatasi eks napi korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Keputusan maju atau tidak eks napi korupsi dalam kontestasi pilkada akan menjadi tanggung jawab partai itu sendiri.
Perludem mengatakan sudah bisa memprediksi bahwa KPU akan meloloskan eks napi korupsi agar bisa maju dalam Pilkada.
Menurut Feri untuk menjalankan tugasnya KPU bisa membuat aturan yang melarang bekas koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Komisi II meminta KPU untuk mengikuti aturan soal larangan napi korupsi ikut Pilkada.
"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain," kata Ketua KPU.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ingin mendengar aspirasi publik terlebih dahulu ihwal wacana larangan bekas napi korupsi maju pilkada.
Perludem menyebut masih ada ada waktu bagi DPR dan KPU untuk merevisi UU Pilkada sehingga larangan eks napi korupsi bisa masuk.
Menurut Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo tahapan pilkada sudah mepet sehingga sulit memasukkan PKPU tentang eks napi korupsi.
Arif Wibowo mengatakan usulan Komisi Pemilihan Umum agar eks napi korupsi tak boleh mencalonkan diri di Pilkada nyaris tak bisa masuk PKPU Pilkada.
KPK ngotot narapidana kasus korupsi ditempatkan di penjara Nusakambangan.
KPK minta Kementerian Hukum dan HAM segera mengirimkan daftar nama napi korupsi yang akan dipindah ke Nusakambangan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar para koruptor (napi korupsi) dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan,
Caleg Partai Gerindra, yang mantan narapidana koruptor, Muhamad Taufik mengatakan tetap optimistis meski disinggung Presiden Jokowi di Debat Capres.
Ketua DPD Gerindra Jakarta Mohamad Taufik menyebut Jokowi tidak punya bahan ketika menyinggung caleg Gerindra mantan napi korupsi dalam debat Capres
ICW merilis 40 nama caleg eks napi korupsi yang kini maju kembali dalam Pemilu 2019.
Caleg eks napi korupsi itu berasal dari 11 partai peserta Pemilu 2019.
