atau cari berdasarkan hari
Menurut Feri untuk menjalankan tugasnya KPU bisa membuat aturan yang melarang bekas koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Komisi II meminta KPU untuk mengikuti aturan soal larangan napi korupsi ikut Pilkada.
"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain," kata Ketua KPU.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ingin mendengar aspirasi publik terlebih dahulu ihwal wacana larangan bekas napi korupsi maju pilkada.
Perludem menyebut masih ada ada waktu bagi DPR dan KPU untuk merevisi UU Pilkada sehingga larangan eks napi korupsi bisa masuk.
Menurut Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo tahapan pilkada sudah mepet sehingga sulit memasukkan PKPU tentang eks napi korupsi.
Arif Wibowo mengatakan usulan Komisi Pemilihan Umum agar eks napi korupsi tak boleh mencalonkan diri di Pilkada nyaris tak bisa masuk PKPU Pilkada.
KPK ngotot narapidana kasus korupsi ditempatkan di penjara Nusakambangan.
KPK minta Kementerian Hukum dan HAM segera mengirimkan daftar nama napi korupsi yang akan dipindah ke Nusakambangan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar para koruptor (napi korupsi) dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan,
Caleg Partai Gerindra, yang mantan narapidana koruptor, Muhamad Taufik mengatakan tetap optimistis meski disinggung Presiden Jokowi di Debat Capres.
Ketua DPD Gerindra Jakarta Mohamad Taufik menyebut Jokowi tidak punya bahan ketika menyinggung caleg Gerindra mantan napi korupsi dalam debat Capres
ICW merilis 40 nama caleg eks napi korupsi yang kini maju kembali dalam Pemilu 2019.
Caleg eks napi korupsi itu berasal dari 11 partai peserta Pemilu 2019.
KPU mendapat saran KPK untuk mengumumkan 40 caleg (calon anggota legislatif) yang pernah menjadi narapidana.
ICW menyatakan mantan napi korupsi tetap berpotensi mengulangi kejahatan yang sama.
Bayu Dwi Anggono mengatakan cacat formil putusan MA soal eks napi korupsi itu disebabkan oleh sifat sidang.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan hanya ada satu caleg dari partainya yang merupakan mantan napi korupsi.
KPU mencatat ada 38 caleg yang berstatus eks napi korupsi yang akan maju di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
KPU mengumumkan 38 caleg eks napi korupsi yang akan mengikuti pemilihan legislatif 2019.
