atau cari berdasarkan hari
Label teroris ditengarai bisa membuat adu senjata antara aparat dan KKB semakin besar yang dikhawatirkan berujung pada jatuhnya korban sipil.
Menko Polhukam Mahfud Md mengklaim 92 persen masyarakat Papua tidak mempunyai masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebanyak 34 narapidana atau napi terorisme mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bank Indonesia (BI) kembali mendistribusikan uang rupiah layak edar ke pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T)
Ketua Apeksi Bima Arya mengatakan tidak ada satu agama di Indonesia bahkan dunia yang mengajarkan penganutnya melakukan tindakan terorisme.
Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa NU harus tetap memegang teguh amanah kebangsaan.
Listyo Sigit akan mewajibkan mereka membaca kitab kuning karangan Syekh Nawawi al-Bantani.
Wakil Ketua DPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Center for Political Communication Studies menggelar survei untuk menilai pandangan responden setelah kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi
Massa demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ANAK NKRI mulai memadati Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Mahfud Md berujar radikalisme, baik oleh individu maupun ormas, merupakan tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI.
Erdi A Chaniago menjelaskan motif pelaku pengguntingan bendera Merah Putih di Sumedang tidak ada unsur kebencian kepada NKRI
Ketua DPR Puan Maharani mengajak para taruna dan anggota BIN untuk mengikuti jalan pengadian Sukarno.
Badan Intelejen Negara (BIN) mengajak mantan narapidana terorisme (napiter) untuk mengakui kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center mengatakan ratusan eks anggota NII akan mendeklrasikan diri kembali ke NKRI pada Senin, 17 Agustus 2020.
Di NKRI wewenang menteri dan kepala daerah merupakan pendelegasian wewenang dari presiden, kata anggota tim omnibus law RUU Cipta Kerja.
Kepala BKD DKI menyatakan jika terbukti terpapar paham radikalisme seperti laporan kemenkumham, PNS DKI tersebut bisa dipecat.
Menurut Mahfud, tindakan TNI AU memaksa pesawat asing turun karena memasuki NKRI tanpa izin sudah sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2018.
