atau cari berdasarkan hari
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Pandjaitan menargetkan Omnibus Law baru soal Bakamla selesai sebulan.
Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dijadwalkan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah, kata Jokowi, bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif, dengan mensinkronkan UU melalui satu UU, yaitu Omnibus Law.
Pemerintah akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada minggu ini.
Kata Jokowi, omnibus law dinilainya sebagai salah satu solusi untuk penyederhanaan aturan agar bangsa Indonesia bisa bergerak lebih cepat
Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas, ada tiga Omnibus Law usulan Presiden Jokowi yang masuk.
IMW menyarankan lima hal kepada pemerintah terkait Omnibus Law di sektor pertambangan.
Serikat buruh menganggap penerapan upah buruh per jam akan merugikan pekerja.
Buruh merasa tak dilibatkan dalam pembahasan Omnibus Law.
KSPI menyatakan Omnibus law merugikan buruh.
Ada lima isu yang bisa mengancam kebebasan pers dalam UU Omnibus Law.
Hingga kini DPR belum menerima rancangan Omnibus Law dari pemerintah.
Pembahasan yang tergesa-gesa dianggap bisa membuat omnibus law tidak berkualitas. Padahal, ruang partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya.
Penyusunan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dianggap bermasalah karena tak melibatkan publik.
Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo yakin pembahasan rancangan undang-undang omnibus law di DPR akan rampung dalam 100 hari.
Pekan depan, pemerintah akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Sapu Jagat alias Omnibus Law ke DPR
Pemerintah optimistis draf Omnibus Law dapat diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pekan depan.
Sebelumnya, pemerintah melakukan inventarisasi 79 UU terdampak Omnibus Law, setelah dibahas kembali UU terdampak menjadi 81.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan draft Omnibus Law "Cipta Lapangan Kerja" perlu penyelarasan.
Kepara peserta World Economic Forum 2020 di Davos, Swiss, Menteri Luhut juga menyebutkan tak ada kebijakan yang merusak generasi mendatang.
