atau cari berdasarkan hari
Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan tertangkapnya sekitar 10 orang pejabat Kabupaten Bekasi dalam operasi tangkap tangan ( OTT) KPK.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bingung pasca ditangkapnya 10 orang pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dalam OTT KPK Ahad lalu.
OTT di Kabupaten Bekasi diduga terkait perizinan proyek properti Meikarta. Bupati Bekasi Neneng Hasanah mengatakan sudah mewanti-wanti Dinas PUPR.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkejut mendapatkan kabar anak buahnya ditangkap oleh KPK dalam OTT sepanjang Ahad, 14 Oktober 2018.
KPK menggelar OTT di Kabupaten Bekasi. Komisi Antirasuah menduga kasus ini terkait dengan izin properti di sana.
Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap dari unsur pemerintah kabupaten dan swasta.
Dalam OTT di Pasuruan, penyidik KPK menyita uang senilai Rp 120 juta.
KPK menduga Anthony menyuap La Masikamba dan Sulimin atas kesepakatan pengurangan kewajiban pajak.
KPK mengamankan enam orang, sejumlah uang, dan barang bukti perbankan.
Dugaan suap kepada pejabat kantor pajak Ambon ini dilakukan dalam beberapa tahap.
Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, uang yang disita merupakan indikasi adanya transaksi mengenai proyek yang dianggarkan pada 2018.
Laode Muhammad Syarif mengatakan Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba diduga menerima hadiah dari pengusaha, Anthony Liando.
KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Kepala Kantor Pajak Ambon.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Ambon La Masikamba ditangkap dalam OTT KPK pada Rabu, 3 Oktober 2018.
Kepala bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, membenarkan adanya OTT KPK di Kota Pasuruan pagi ini.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon
Febri Diansyah menuturkan dalam OTT itu KPK menangkap enam orang, termasuk pejabat Kantor Pajak Ambon-Papua.
Pada November 2017, 10 anggota DPRD Jambi ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait pembahasan APBD Jambi tahun anggaran 2018.
Seorang anggota DPRD Kota Mataram terjaring OTT Kejaksaan karena diduga meminta jatah proyek rehabilitasi pasca- gempa Lombok.
Mahkamah Agung menunda mutasi dan promosi Ketua Pengadilan PN Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.
