atau cari berdasarkan hari
Pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.
Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan efek dari 16 paket kebijakan ekonomi
Pemerintah menyatakan sedang mengevaluasi pelaksanaan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang selama telah dikeluarkan dalam kurun 5 tahun terakhir.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.
Sri Mulyani berjanji akan terus mendengarkan masukan dari para pengusaha untuk mencari jalan terbaik bagi pembangunan perekonomian Indonesia.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityswara mengatakan timnya melakukan survei terhadap dunia usaha mengenai 16 paket kebijakan ekonomi.
Menteri Darmin mengatakan investasi tak bisa langsung masuk setelah pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Revisi Perpres DNI dibuat menyusul instruksi untuk mengembalikan lima bidang usaha sektor UMKM.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan relaksasidaftar negatif investasi (DNI) diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga.
JK mengatakan relaksasi DNI tak berarti membuat investasi asing bisa langsung masuk ke RI.
Pemerintah tak akan menunda pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ke-16.
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengkritik paket kebijakan ekonomi jilid 16 Pemerintahan Jokowi.
Sandiaga mengaku kebingungan dengan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Jokowi.
Pemerintah menyiapkan tiga arah kebijakan ekonomi di tahun politik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi permintaan kalangan pengusaha yang meminta pelaksanaan paket kebijakan ekomomi ke-16 untuk ditunda.
UMKM minta agar skema investasi dengan kemitraan tidak dihilangkan.
Revisi DNI untuk membidik investasi top dunia atau investor besar yang dapat berkontribusi untuk mendorong ekspor dan substitusi impor.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira pesimistis kebijakan revisi DNI akan efektif menarik investor asing masuk ke Indonesia.
Paket kebijakan ke-16 yang dirlis Jokowi diperkirakan bakal membuat potensi penerimaan pajak berkurang.
Pelonggaran daftar negatif investasi dalam paket kebijakan ke-16 tidak langsung membuat investor datang ke Indonesia.