atau cari berdasarkan hari
Safrizal kembali mengingatkan bahwa darurat Corona merupakan urusan bersama. Dalam hal ini masyarakat juga harus menjadi pelopor upaya pencegahan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum pernah melihat draf Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut bisa membatalkan perda.
"Sekarang ini pemerintah sedang betul-betul, dan sungguh-sungguh mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi," kata Yasonna Laoly.
"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja, jangan wira-wiri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Saat ini masih ada sembilan provinsi yang belum menyerahkan laporan kenaikan UMP-nya ke Kemenaker.
Tiga pejabat itu diharapkan lebih fokus menghadapi pemeriksaan Inspektorat.
THR Pegawai Negeri Sipil untuk PNS, prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, hingga pejabat negara diketahui paling cepat didapat pada 20 Mei 2019.
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan kegiatan-pemerintah memberikan kontribusi bagi pendapatan di industri ini hingga 80 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal keberadaan makelar anggaran yang kerap memberi janji kepada pemerintah daerah.
Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu 2019.
Rute layanan Transjakarta bakal diperluas hingga ke Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kementerian PUPR menghibahkan 714 aset senilai Rp 1,86 triliun ke pemerintah daerah.
BNPB mengatakan adanya likuifaksi saat gempa terjadi bisa mengakibatkan kerusakan bangunan dan jumlah korban makin besar.
Cina sedang membangun sistem nasional untuk memantau pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah untuk mengendalikan utang.
Salah satu penyebab diundurnya waktu pendaftaran CPNS ialah belum lengkapnya data-data yang dimasukkan oleh Kementerian dan Pemda ke dalam sistem.
Lembaga Administrasi Negara berharap seluruh elemen pemerintahan daerah di Indonesia aktif berpartisipasi dalam mengembangkan berbagai inovasi.
Budi Karya mendorong pemerintah daerah melakukan aktivasi (pembangunan dan peningkatan kualitas) rest area.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dengan molornya perizinan usaha di daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Para gubernur dan ketua DPRD provinsi dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membicarakan masalah percepatan berusaha di daerah.
Ketiga pemerintah provinsi di Jawa ini dinilai oleh OJK paling siap menerbitkan obligasi daerah.
