atau cari berdasarkan hari
Pemprov DKI Jakarta menyatakan tak bisa begitu saja menghentikan proyek revitalisasi Monas.
Pemerintah DKI Jakarta menyatakan revitalisasi Monas sudah mengacu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.
Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan melakukan klarifikasi terkait proyek revitalisasi Monas yang diributkan publik.
Pengacara PT Bahana Prima Nusantara, Abu Bakar J. Lamatapo, memastikan proyek revitalisasi Monas tetap berjalan.
Bahana Prima mengatakan pemindahan pohon dalam proyek revitalisasi Monas dilakukan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta.
Selain alamat kantor kontraktor yang diduga fiktif, PSI juga melaporkan Pemprov DKI Jakarta mengenai SKPD yang meloloskan kontraktor itu.
Proyek Revitalisasi Monas terus berjalan meskipun DPRD DKI Jakarta mempermasalahkan izin dari Setneg yang belum dipegang Pemprov DKI Jakarta.
Menyambut Tahun Baru Imlek 2571, Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan Mental dan Spiritual kembali menggunakan ruang publik seperti Natal lalu.
Pengelola Monas mengatakan penebangan pohon dalam proyek revitalisasi merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta menyebut ada 31 unit pompa air rusak. Dinas Sumber Daya Air tengah mengebut perbaikan untuk mengantisipasi banjir Jakarta.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama membenarkan belum memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk revitalisasi Monas.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan fokus mendata aset pemerintah provinsi demi mempertahankan opini WTP dari BPK.
Dinas Cipta Karya Tanah dan Tata Ruang Pemerintah DKI membenarkan anggaran pengerjaan revitalisasi Monas single years dengan APBD 2019
Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengadakan sayembara revitalisasi Monas.
Dinas SDA Jakarta menyatakan pemerintah masih harus membebaskan 234 hektare lahan untuk menaturalisasi situ sehingga banjir bisa dikendalikan.
Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta menyatakan belum menerima berkas gugatan class action banjir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kepala BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan proses pemberian bantuan kepada korban banjir di Ibu Kota, masih panjang.
Pemprov DKI Jakarta berencana periksa tata ruang mal tanggapi gugatan pelaku usaha usai banjir Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta menilai sulit mengabulkan kompensasi dari peritel yang mengalami kerugian akibat banjir Jakarta.
