atau cari berdasarkan hari
Salah dalam menentukan pilihan jalur, anak bisa tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan di periode PPDB saat ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022.
Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB DKI..
Pergub Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon, memberi peningkatan kepastian perlindungan pohon di Jakarta.
Dengan pergub baru yang dikeluarkan Anies Baswedan itu, penebangan pohon di Jakarta tak bisa lagi dilakukan sembarangan.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan masih menunggu peraturan gubernur atau Pergub PPDB tahun 2021/2022 untuk sosialisasi pendaftaran siswa baru.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, menganggap program Rumah DP Nol rupiah sepi peminat.
Budhi Masturi mengatakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersedia membuka ruang dialog bagi masyarakat yang keberatan dengan Pergub
Ombudsman DI Yogyakarta ingin mendengarkan langsung dari Sultan HB X latar belakang pembuatan Pergub tentang aturan berpendapat.
Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Sultan HB X atas dugaan melakukan maladministrasi kepada lembaga Ombudsman.
Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan bisa memasukkan sanksi progresif dalam pergub.
Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyesalkan penghapusan kebijakan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan.
Pemprov DKI Jakarta menghapus ketentuan sanksi progresif pelanggaran protokol kesehatan untuk individu maupun badan usaha dalam Pergub yang baru.
Gubernur DKI Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur PPKM yang akan berlaku mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Sebelum ada instruksi dari pusat, evaluasi perpanjangan PSBB Transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah menyimpulkan perlunya pengawasan ketat.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pergub Pengetatan PSBB mulai 11 hingga 25 Januari 2021 tengah disiapkan.
DKI Jakarta tengah menyiapkan ketentuan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 disingkat Perda Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DKI menyebut Jakarta perlu Perda PSBB sebab sejumlah pergub yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan kurang efektif.
Sejumlah warung nasi di Jakarta masih tetap melayani pembeli yang makan di tempat pada hari pertama PSBB Jilid 2 karena takut kehilangan pelanggan.
Pemerintah DKI Jakarta, Polri dan TNI mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penindakan pelanggar PSBB Jakarta yang tak mengenakan masker.
