atau cari berdasarkan hari
Putri Gus Dur Anita Wahid mengatakan, Presiden Jokowi tak menunjukkan langkah yang jelas terkait penerbitan Perpu KPK.
Mereka ingin Jokowi menegaskan komitmennya agar kembali menjadi garda terdepan memimpin gerakan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perpu KPK.
Kontroversi penerbitan Perpu KPK belum usai hingga saat ini, lima hari menjelang pelantikan Presiden Jokowi untuk masa jabatannya yang kedua.
Pimpinan KPK Laode M. Syarif mengatakan Jokowi harus segera mengeluarkan Perpu KPK.
Para tokoh mendedsak Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK.
Serikat pengajar HAM memaparkan alasan Jokowi haris meneken Perpu KPK.
Peneliti dari SMRC menilai Jokowi masih menghitung reaksi partai makanya belum menerbitkan Perpu KPK.
Jerry Sumampouw menilai Jokowi tak memiliki gelagat menerbitkan Perpu KPK, padahal waktu yang tersisa tinggal tiga hari lagi.
Perpu KPK dianggap jawaban atau bukti atas janji Presiden Jokowi untuk memperkuat lembaga KPK.
Anita mengatakan saat ini pihaknya belum melihat komitmen dari Jokowi mengenai penerbitan perpu KPK.
Perpu KPK diyakini juga lebih memberikan kepastian hukum bagi KPK secara kelembagaan.
Pimpinan KPK Laode M. Syarif mengatakan berharap Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Ia menganggap ada permasalahan dalam revisi UU KPK.
Komunitas mahasiswa Borak mengatakan belum mendapat konfirmasi apakah akan ada unjuk rasa menuntut Perpu KPK besok.
Arteria Dahlan menilai Emil Salim tak sesuai kapasitas dalam membahas UU dan Perpu KPK dalam acara Mata Najwa pada Rabu malam, 9 Oktober 2019.
Arteria Dahlan menyebut Emil Salim tidak paham revisi UU KPK.
Kini, lanjut Nasir Djamil, tinggal lagi keputusan Presiden apakah mengesahkan UU KPK atau mengeluarkan Perpu.
Penerbitan perpu juga tidak menjamin bisa meredam gelombang protes dari sejumlah masyarakat.
ICW menilai penghargaan tokoh antikorupsi itu layak dicabut bila Jokowi tak menerbitkan Perpu KPK.
Indonesia Corruption Watch mengusulkan penghargaan Bung Hatta Award untuk Jokowi dicabut bila Jokowi tak menerbitkan Perpu KPK.
ICW memaparkan 10 bahaya yang terjadi jika Jokowi tak segera menerbitkan Perpu KPK.
