atau cari berdasarkan hari
Jokowi menunggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan yang baru sebelum memutuskan penerbitan Perpu KPK.
Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi belum memutuskan untuk mengeluarkan Perpu KPK atau tidak.
Mahfud MD mengatakan Jokowi masih menghormati sejumlah gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi
Kata Mahfud MD, Presiden Jokowi mengatakan belum memutuskan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perppu karena undang-undangnya masih diuji.
Fadjroel menyebut perpu KPK tak diperlukan lagi karena sudah ada UU KPK yang baru alias UU Nomor 19 Tahun 2019.
ICW juga mempertanyakan komitmen anti-korupsi Presiden Jokowi jika menolak menerbitkan Perpu KPK.
Fadjroel Rachman, memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perpu KPK. Sebelumnya MK menolak uji materi UU KPK hasil revisi.
Mahfud Md mengatakan pimpinan KPK bisa menggugat UU KPK atas nama pribadi bukan lembaga.
Mantan Ketua MK ini menilai langkah judicial review atau JR sudah sesuai dengan konstitusi.
15 orang tokoh mendatangi KPK untuk mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpu KPK.
Bivitri menganggap alasan Jokowi tak mau menerbitkan Perpu KPK sebuah kekeliruan.
Mahfud MD berjanji akan tetap memberi saran dan pertimbangan kepada Jokowi untuk menerbitkan Perpu KPK.
Mahfud Md mengumpulkan beberapa tokoh nasional membahas Perpu KPK.
Kemenkumham membantah Menteri Yasonna Laoly salah naik mobil ketika ditanya soal Perpu KPK.
Menkumham Yasonna mengatakan Jokowi tak bisa buru-buru menerbitkan Perpu KPK. Pemerintah ingin menganalisis terlebih dahulu UU KPK baru.
Ada adegan menarik saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly salah masuk mobil saat dikejar wartawan seputar pertanyaan Perpu KPK.
residen Joko Widodo pada Jumat pekan lalu mengatakan tak akan mengeluarkan Perpu KPK dalam waktu dekat.
Menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, Jokowi tak sopan dalam sopan santun berpolitik sejak revisi UU KPK hingga desakan Perpu KPK,
"Menurut kami, tidak keluarnya Perpu KPK adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati.
Bivitri mengatakan Jokowi hanya menggunakan MK sebagai alasan untuk meneken Perpu KPK.
