atau cari berdasarkan hari
Barisan Massa Demokrat mengungkapkan Partai Demokrat kehilangan identitas sebagai partai modern dan terbuka.
Perludem menilai beban berat Pemilu dan Pilkada 2024 tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga partai politik, perseorangan, dan pemilih.
Partai Demokrat setuju normalisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu.
Surya Paloh mengusulkan agar Pileg dilaksanakan sebelum Pilpres. Lalu Pilpres bisa dilaksanakan beberapa bulan setelah pelaksanaan Pileg.
Akbar mengaitkan dinasti politik ini dengan menguatnya oligarki politik. Ini perlu menjadi perhatian serius karena akan berbahaya jika dibiarkan.
Seorang Caleg PDIP bercerita bagaimana partai memecat dia secara sewenang-wenang/
Evaluasi yang digelar Bawaslu DKI Jakarta terkait pemilu legislatif dan pilpres digelar sejak Jumat, 1 November lalu sampai hari ini.
Pelantikan 50 anggota DPRD Tangsel dilakukan pada Kamis, 29 Agustus 2019 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
Pileg dan Pilpres 2019 yang serentak memakan banyak korban di Jawa Barat. Ridwan Kamil mwenyokong wacana pemisahan kedua jenis pemilu itu.
Empat partai politik gagal raih kursi di DPRD DKI dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Provinsi DKI Jakarta
Kuasa Hukum Babai Suhaimi yang terpilih anggota DPRD Kota Depok, Mujahid A. Latief menyebut pemecatan kliennya dari partainya, PKB, penuh kejanggalan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Nana Shobarna membenarkan adanya kabar pemecatan anggota DPRD Kota Depok terpilih Babai Suhaimi.
Anggota DPRD Kota Depok terpilih Babai Suhaimi mengatakan pemecatan sepihak dari DPP PKB ini sudah menzaliminya dan dia akan melakukan perlawanan.
Terdakwa PPK Cilincing Ibadurrahman keberatan atas tuduhan telah menghilangkan jumlah suara dalam Pileg 2019.
Terdakwa penghilangan suara calon legislatif DPRD DKI Idim Amin, seorang PPK Cilincing, terisak saat membacakan pleidoi di PN Jakarta Utara.
Jaksa Fedrik Adhar mengatakan kelima PPK sengaja mengubah jumlah suara pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Mukernas PPP yang digelar pada 19-20 Juli 2019, mengevaluasi penyebab perolehan suara partainya anjlok dalam pemilihan umum 2019.
Lima terdakwa dari PPK Koja dan lima dari PPK Cilincing didakwa melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yakni Pasal 532 dan 505.
Saksi dari Gerindra dihadirkan dalam sidang perkara penghilangan suara dengan terdakwa 10 anggota PPK Koja dan Cilincing, Kamis 18 Juli 2019.
Dalam dakwaan kemarin, jaksa Fedrik Adhar menyatakan 10 anggota PPK tersebut melanggar dua pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
