atau cari berdasarkan hari
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Gerindra dan PKS sebelumnya menolak kewajiban muncur untuk anggota DPR yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada.
Meski ada sejumlah pasal alot, namun disetujui RUU Pilkada dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Pemerintah daerah, melalui APBN, akan menanggung biaya penyelenggaraan pilkada di daerahnya masing-masing.
Presiden Joko Widodo berharap, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR tidak berlarut-larut.
DPR dan pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Pilkada bisa disahkan akhir Mei ini.
Kewenangan itu akan memperlancar penindakan praktek politik uang yang dianggap sudah masif.
"Sulit kalau kita sudah jalan, tahu-tahu ada perubahan, nanti ada saja pihak yang dirugikan," kata Hadar.
Larangan anggota TNI dan Polri ikut pencalonan di pilkada juga dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Calon independen dianggap sudah tiga kali lebih berat persyaratannya.
Tugas TNI dan Polri hanya di bidang pertahanan dan keamanan, bukan politik praktis.
