atau cari berdasarkan hari
Musa Zainuddin mengatakan akan mendetailkan peran para petinggi PKB dalam permohonan Justice Collaborator yang akan ia ajukan lagi.
KPK mengatakan Musa Zainuddin bisa mengajukan lagi permintaan sebagai Justice Collaborator asalkan membuka keterlibatan pihak lain.
KPK akan segera memutuskan surat permohonan justice collaborator (JC) bekas politikus PKB Musa Zainuddin
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan di suratnya Muhaimin menyatakan sudah memiliki kegiatan selaku pimpinan DPR sampai Desember 2019.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim diperiksa KPK terkait aliran dana korupsi proyek di Kementerian PUPR ke petinggi partainya, PKB.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Halim memilih bungkam seusai diperiksa KPK pada Selasa, 26 November 2019.
Selain Ghofur, KPK juga akan memeriksa pihak swasta bernama Muhammad Bushairi.
Berawal dari surat Musa Zainuddin ini, sejumlah politikus PKB termasuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar ikut diperiksa KPK dalam perkara suap PUPR.
Ghofur meminta Musa mencabut surat pengajuan sebagai justice collaborator agar tak menimbulkan kegaduhan di tubuh PKB akibat kasus suap PUPR.
Panggilan datang kepada Muhaimin Iskandar setelah bekas koleganya di PKB Musa Zainuddin membuka fakta baru mengenai dugaan aliran duit ke petinggi PKB
KPK menelisik dugaan mahar dari bekas Bupati Lampung Tengah Mustafa kepada DPW PKB Lampung.
KPK akan kembali memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi di Kementrian PUPR. Cak Imin tak hadir pada panggilan pertama.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
PKB mengatakan menolak RUU Perlindungan Ulama yang diusulkan PKS.
Di negara hukum, ujar Marwan, semua orang berkedudukan sama dan berhak mendapatkan hak yang sama.
Politikus PKB menyatakan Jokowi sebelumnya berniat merampingkan birokrasi dengan memangkas eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga.
Menurut Wasekjen PKB Dita Indah Sari, penambahan wakil menteri tak sejalan dengan keinginan Jokowi memangkas eseleon.
Cak Imin menghapus cuitan yang mengomentari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Evaluasi Pilkada dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD dianggap suatu kemunduran.
"Bukan tidak suka pada subsidi, tetapi subsidi selama ini salah sasaran," kata Nur Yasin mengusulkan solusi atasi defisit BPJS Kesehatan.
