atau cari berdasarkan hari
Drajad mengatakan, PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi negeri ini sehat dan dewasa. Demokrasi membutuhkan checks and balances.
PKS mengklaim keputusan menjadi oposisi juga untuk menghormati partai lain yang sejak awal mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
"BPJS Kesehatan itu persoalannya pada manajemen, kok rakyat yang disuruh nanggung?"
Karena tugasnya memberikan masukan ke gubernur, kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, maka kinerja TGUPP tidak bisa dilihat langsung.
Menurut Hidayat Nur Wahid, DPD sepertinya tidak mengusulkan nama Ketua MPR di luar Bamsoet.
PKS mendorong agar MPR memutuskan di antara kedua orang itu dengan cara musyawarah mufakat.
Bambang Soesatyo telah mendapat dukungan beberapa fraksi untuk perebutan kursi ketua MPR.
Partai yang belum resmi mengajukan nama calon pimpinan MPR hingga hari ini adalah PDIP, PKB, dan Demokrat.
PKS mendesak Jokowi menerbitkan Perpu KPK
Partai Keadilan Sejahtera membidik kursi Wali Kota Bekasi pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang.
Meski RKUHP ditunda, PKS tetap ingin mencabut pasal penghinaan presiden.
Timus ini akhirnya terbentuk setelah dua tahun pembahasan RUU PKS sejak Juni 2017.
DPRD DKI hanya melantik tiga pimpinan dewan yang diserahkan ke pimpinan DPRD sementara, yaitu Gerindra, PAN, dan PKS. Demokrat dan PDIP nyusul.
PSI menyikapi kemungkinan perubahan nama kandidat yang ada saat ini.
Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto adalah dua kader PKS yang diajukan untuk menjadi calon wagub DKI.
RUU Pertanahan dianggap lebih menitikberatkan pada upaya meningkatkan iklim investasi dibandingkan pada aspek pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.
Bila Ahmad Syaikhu lebih memilih menjadi anggota DPR maka yang bersangkutan akan mengajukan surat pengunduran diri dari bursa Wagub DKI ke DPP PKS.
Menurut Sandiaga Uno, keputusan siapa calon DKI 2 ada di tangan PKS.
Sandiaga Uno memastikan tak akan kembali menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
Menurut politikus PKS Nasir Djamil, pembahasan RKUHP untuk disahkan menjadi KUHP telah disetujui wakil pemerintah, Menkumham Yasonna Laoly.
