atau cari berdasarkan hari
Kehadiran politik dinasti mewarnai penyelenggaraan pemilihan legislatif 2019.
Lembaga ISS melihat isu politik dinasti masih menjadi perbincangan hangat dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018.
KPK mengawasi dinasti politik di daerah. Sebab, Basaria Panjaitan mengatakan dinasti politik punya potensi korupsi di daerah.
Calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, kata Sebastian, biasanya mendompleng popularitas dan fasilitas untuk memenangkan pilkada.
KPK memantau mereka yang mulai membentuk dinasti politik di Pilkada 2018.
Bawaslu memastikan akan memperketat pengawasan terhadap daerah pemilihan pilkada 2018 yang diikuti para calon dari keluarga inkumben.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menuturkan ada dua penyakit yang sering mendatangi para kepala daerah. Apa itu?
Hampir tak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik.
Untuk mencegah masifnya dinasti politik, peran penyelenggara pemilu sangat penting. Misalnya, dalam hal pencalonan kepala daerah.
Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Almas Syafrina mengatakan dinasti politik bisa merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
Politik dinasti menjadi akses dan jembatan untuk masuk ke sumber daya ekonomi.
Pengaruh Alex Noerdin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan, dipastikan tetap ada dalam pilkada di sembilan kabupaten dan kota.
Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dikabarkan menunjuk istrinya, Nurlaila Muhamad, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
Strategi jangka pendek memutus rantai dinasti politik adalah dengan penegakan hukum.
Ada dua sikap masyarakat yang dianggap membuat dinasti politik terus berkembang.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai partai politik perlu dibenahi, terutama terkait dengan pendanaan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyatakan terdapat 58 dinasti politik yang berkembang di Indonesia.
Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan jenis politik dinasti mulai model arisan hingga lintas kamar.
Dinasti politik menimbulkan korupsi anggaran daerah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dinasti politik tidak selalu identik dengan praktek korupsi.
