atau cari berdasarkan hari
Denny Indrayana, mengatakan tantangan yang dihadapinya dalam Pilkada 2020 adalah melawan politik uang.
Ia berharap Bawaslu RI melakukan langkah nyata dan menegakkan aturan ihwal dugaan politik uang di pemungutan suara ulang pada Pilgub Kalsel.
Denny Indrayana meminta masyarakay di Kalimantan Selatan mengawal pemungutan suara ulang di sebagian TPS.
"Fenomena dinasti politik justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal," kata Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.
KSP mengatakan Indeks Persepsi Korupsi penting bagi pemerintah sebagai evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi.
Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur nomor urut 2, Zaiful Bokhari-Sudibyo akan menggugat hasil Pilkada 2020.
Bawaslu Jateng juga menangani kasus dugaan terkait netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada 2020.
Hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) selama masa tenang, ditemukan berbagai persoalan menjelang pilkada.
Ancaman dan kerawanan politik uang serta kampanye negatif di Pilkada Depok 2020 masih cenderung tinggi.
Bawaslu di daerah akan melakukan pengawasan 1x24 jam di lapangan. Menyatroni sudut-sudut tempat pelanggaran berpotensi terjadi.
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis meminta Bawaslu, mewaspadai praktik politik uang secara terselubung dengan berbagai modus
Kominfo meminta mahasiswa tidak terjebak dalam black campaign atau kampanye negatif di Pilkada 2020.
Pandemi Covid-19 diduga picu toleransi warga Tangsel terhadap politik uang menguat.
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan toleransi warga Tangerang Selatan terhadap praktik politik uang meningkat.
Survei menyatakan sebanyak 56,8 persen responden menganggap politik uang bisa diterima sebagai hal yang wajar.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu tengah menangani puluhan kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020.
Panwaslu Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, mengamankan 150 paket sembako yang diduga praktik politik uang Pilkada Kabupaten Bandung.
Pilkada 2020 yang dilakukan tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945.
"Proses pilkada selalu ditandai dengan cukongisasi, cukongisme. Tentu cukong mengatur APBD, perizinan, dan semacamnya," kata Busyro Muqoddas.
"Sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran," kata LP3ES.
