atau cari berdasarkan hari
Politikus PSI Solo Antonius Yogo membantah jika Gibran Rakabuming hanya mengandalkan aji mumpung posisi bapaknya sebagai presiden.
Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyampaikan tiga catatan pada Raperda APBD DKI 2020 dalam rapat paripurna hari ini.
Politikus PSI Tsamara Amany menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan untuk melindungi korban seperti Rizky Amelia.
Dalam laman apbd.jakarta.go.id, tercantum bahwa BPRD DKI mengusulkan anggaran untuk peningkatan kapabilitas data analytic dan manajemen risiko.
Sekitar pukul 13.40 WIB, rapat anggaran Komisi C kembali dimulai dan terbuka untuk umum.
Keributan antara anggota Fraksi PDIP dan PSI itu terjadi pada Kamis malam saat rapat anggaran Komisi C.
Juru bicara BPRD DKI, Mulyo Sasungko, mengatakan anggaran Rp 128,9 miliar yang tidak hanya untuk membeli satu perangkat komputer.
Rapat anggaran Komisi C digelar tertutup pasca terjadi keributan antara anggota Fraksi PDI P Cinta Mega dengan anggota PSI Anthony Winza pada semalam.
Seorang anggota Komisi C DPRD DKI menilai bahwa keributan tersebut hanya sebatas silang pendapat sebagai anggota dewan.
Rapat Komisi C tentang pembahasan Rancangan APBD diskor pasca cekcok anggota Fraksi PDIP dan PSI.
Badan Pajak DKI mengusulkan anggaran Rp 128,9 miliar untuk pembelian satu unit komputer, PSI mempertanyakan outputnya.
Cekcok anggota Fraksi PDIP dan PSI berawal saat Komisi C sedang membahas anggaran Penyertaan Modal Daerah dengan PDAM.
BPRD menganggarkan pembelian komputer dengan kapabilitas data analytic sebesar Rp 60 miliar dalam RAPBD DKI 2020.
Dalam RAPBD 2020, Dinas Pendidikan DKI mengalokasikan anggaran 210 komputer dengan harga Rp 15,5 juta per unit untuk PAUD.
Anies menjawab kritik yang datang dari sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD DKI, Rabu 4 Desember 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak terkait desakan sejumlah fraksi yang mendesak anggaran untuk TGUPP.
PSI DPRD DKI ikut meminta agar anggaran untuk TGUPP Gubernur Anies Baswedan untuk dihapus.
PSI DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna.
Mereka menyatakan mendukung William PSI dan berharap terus kritis meski mendapat sanksi dari DPRD DKI.
Pemerintah DKI telah menggunggah berkas KUA PPAS 2020 di situs apbd.go.id.
