atau cari berdasarkan hari
Pemprov DKI akan mengajukan banding usai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pembatalan lelang jalan berbayar elektronik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memutuskan langkah hukum atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan pembatalan proyek jalan berbayar.
Pengadilan mencabut surat pembatalan proses lelang sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronic Road Pricing (ERP) oleh Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding atas putusan PTUN yang mengabulkan gugatan izin reklamasi Pulau F oleh PT Agung Dinamika Perkasa.
PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pengembang Pulau reklamasi untuk membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau F.
Pengusaha Bandung menagih bayaran Rp 800 juta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hakim PTTUN mewajibkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi Pulau H yang dikelola PT Taman Harapan Indah.
Keputusan PTTUN menguatkan putusan tingkat pertama yang meminta Anies mengembalikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.
Caleg Gerindra yang digantikan Mulan Jameela dan kawan-kawannya akan menggugat partai ke PTUN.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan rotasi 5 pegawai KPK.
Seorang warga Pademangan, Jakarta Utara, mengajukan gugatan terhadap Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dalam gugatan mengenai pencabutan izin reklamasi, gubernur DKI Jakarta juga digugat oleh sejumlah pengembang pulau reklamasi.
LBH dan YLBHI menggugat tim asistensi hukum bentukan Wiranto ke PTUN
Pemerintah DKI Jakarta tengah menyiapkan jawaban khusus terkait kalahnya DKI dalam gugatan pencabutan izin reklamasi oleh pengembang di PTUN Jakarta.
Dalam putusannya, PTUN meminta DKI memperpanjang izin reklamasi pulau H milik PT Taman Harapan Indah.
Pemerintah DKI dinilai menabrak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dalam pencabutan izin reklamasi.
PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah terkait SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin reklamasi.
PTUN Jakarta memaparkan pertimbangannya dalam putusan yang mengabulkan gugatan pengembang lawan DKI Jakarta dalam pencabutan izin reklamasi pulau H.
PTUN Jakarta memutuskan DKI Jakarta untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin reklamasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak akan mundur dalam upaya untuk menghentikan pembangunan reklamasi.
