atau cari berdasarkan hari
Selain memberikan bantuan sosial Covid-19, pemerintah akan mengandalkan program pemilihan ekonomi nasional untuk menekan angka kemiskinan tahun ini.
Yogyakarta kembali menempati urutan teratas tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk secara nasional di masa pandemi Covid-19 ini.
BPS mencatat pergerakan gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di provinsi berbeda-beda.
BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio atau rasio gini adalah sebesar 0,385 pada September 2020.
Presiden Jokowi menyebut tingkat kesenjangan di wilayah pedesaan menurun sebagai dampak pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Belum meratanya titik pertumbuhan ekonomi di daerah Utara dan Selatan diprediksi bisa dikurangi oleh keberadaan jalan tol Yogyakarta.
Presiden terpilih Jokowi diminta memperhatikan sejumlah pekerjaan rumah di bidang ekonomi di samping menggodok kabinet anyar
Gubernur DIY Sri Sultan HB X menanggapi data BPS soal rasio gini DIY.
Darmin Nasution menyebut tercapainya pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan rasio gini adalah prestasi bagi sebuah negara.
BPS memaparkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) di Indonesia selama Maret 2019 sebesar 0,382.
Pemerintah mencantumkan sasaran angka kemiskinan tahun depan sebesar 8,5 persen-9,0 persen, sementara rasio gini diperkirakan sebesar 0,375-0,380.
OJK menyoroti Rasio Gini Jawa Barat yang naik, padahal indikator pertumbuhan lainnya bagus.
BPS mencatat rasio gini turun pada September 2018 dibandingkan Maret 2018.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengakui bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini belum berhasil menciptakan keadilan sosial.
Pemerintah akan merevisi target rasio gini di RAPBN 2019 dengan menggunakan standar ukuran tiga digit.
Pemerintah menyatakan bakal mendorong sejumlah program untuk menekan angka kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen pada tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio pada September 2017 mencapai 0,391
Ekonom Indef menyebutkan rasio gini atau ketimpangan ekonomi sulit ditekan karena sudah terjadi secara struktural.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan tak mudah menekan rasio gini 0,01.
