atau cari berdasarkan hari
Ketua Komisi Keuangan DPR Dito Ganinduto menyebutkan hingga kini belum ada draf RUU Redenominasi yang masuk ke komisi.
Bank Indonesia menyatakan rencana redenominasi rupiah bisa dilakukan bila situasi ekonomi memungkinkan.
Bank Indonesia menyatakan uang pecahan khusus Rp 75 ribu yang baru diluncurkan, tak terkait dengan redenominasi rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan redenominasi mata uang rupiah belum sedikit pun dibahas oleh pemerintah.
Rencana redenominasi mata uang rupiah belum diputuskan Perry Warjiyo.
Bank Indonesia terus mendorong pelaksanaan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang.
Bank Indonesia mendorong RUU tentang redenominasi rupiah segera disahkan.
Bank Indonesia menyebutkan pelaksanaan redenominasi (penyederhanaan pecahan mata uang) butuh persiapan selama 10 tahun.
Agus Martowardojo mengatakan Bank Indonesia mendiskusikan kajian tentang redenominasi mata uang rupiah di kantor Presiden.
Pembahasan redenominasi rupiah masih panjang karena dalam tahap awal.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo yakin rencana pengesahan RUU Redenominasi Nilai Rupiah akan berjalan lancar.
Nilai uang tidak akan berubah setelah redenominasi, tetapi menyederhanakan dalam pencatatan transaksi keuangan.
Darmin mengingatkan syarat utama yang harus terpenuhi ketika ingin melakukan redenominasi rupiah adalah menjaga tingkat inflasi.
Pemerintah membentuk tim untuk membahas RUU Redenominasi Mata Uang Rupiah.
Bank Indonesia menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai redenominasi rupiah.
Marwoto menyebutkan isu redenominasi telah diusulkan ke DPR sejak 2016 namun tak lolos untuk dibahas.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martodjojo bermaksud meminta restu Jokowi untuk melakukan redenominasi mata uang Rupiah.
Perbanas mengingatkan redenominasi rupiah dalam waktu singkat bisa mengganggu transaksi pembayaran di dalam negeri.
Menurut Darmin, pencatatan nominal mata uang akan lebih efisien dengan diterapkannya redenominasi rupiah.
Darmin Nasution mengatakan biaya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan redenominasi tidak besar.
