atau cari berdasarkan hari
Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pedoman kriterian implementasi UU ITE
Pemerintah akan membuat buku saku yang berisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE untuk aparat penegak hukum
Menurut Sugeng Purnomo, SKB UU ITE ini dibutuhkan sebagai komitmen para aparat hukum untuk mengisi kekosongan yang ada.
Damar juga menyayangkan draf SKB UU ITE tersebut belum pernah dibuka kepada publik sehingga minim partisipasi publik.
SKB UU ITE bukan untuk membuat norma hukum baru, melainkan untuk memperjelas norma yang sudah diatur dalam undang-undang.
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mendorong revisi UU ITE.
Kominfo, Kepolisian dan Kejaksaan Agung resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.
Revisi UU ITE merupakan inisiatif pemerintah. Beberapa kali, Presiden Joko Widodo juga menghimbau mengenai perubahan aturan tersebut.
Ada empat pasal yang diperbarui dan satu pasal baru yang ditambahkan dalam revisi UU ITE.
"Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini terjadi penyebaran berita bohong," kata Sugeng dalam jumpa pers revisi terbatas UU ITE.
Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan mencabut UU ITE.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berharap pembahasan revisi UU ITE berjalan cepat karena hanya beberapa pasal yang diubah.
Menkumham Yasonna Laoly menyatakan alasan pemerintah menilai UU ITE masih diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan internet
Yasonna berjanji bahwa revisi UU ITE yang akan diajukan pemerintah bakalmenyelesaikan polemik soal pasal karet yang dipermasalahkan
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, menyebut, DPR RI saat ini dalam posisi menunggu draf revisi UU ITE dari pemerintah
Pemerintah memutuskan akan mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Jokowi meminta SKB tiga kementerian/lembaga,terkait dengan pedoman penafsiran UU ITE segera diluncurkan.
Mahfud Md menyatakan bahwa tim kajiansudah menyelesaikan tugas menelaah sejumlah pasal dalam UU ITE dan merampungkan draf pedoman implementasinya
Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda akan merevisi pasal karet UU ITE. Alih-alih, mereka akan menambah pasal pidana penyebar kabar tak lengkap.
4 pasal dalam UU ITE yang disusun pedoman implementasinya adalah Pasal 27 (empat ayat), Pasal 28 (dua ayat), Pasal 29, serta pasal 36.
