atau cari berdasarkan hari
Tim Kajian UU ITE menghimpun masukan dan saran dari aktivis, praktisi, dan asosiasi pers setelah sebelumnya minta pendapat pelapor dan terlapor
Tim Kajian UU ITE mengundang Ravio Patra hingga Nikita Mirzani.
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU ITE
Tim kajian UU ITE mulai menggelar diskusi panel dengan beberapa narasumber seperti Bintang Emon, Dandhy Laksono, dan Baiq Nuril.
Kesepakatan baru terkait kontroversi UU ITE, kata Mahfud Md, bisa dilakukan jika ditemukan substansi watak haatzai artikelen pasal karet.
Tim kajian UU ITE akan melibatkan berbagai narasumber, termasuk pelapor dan terlapor dari tindak pidana ITE.
Koalisi masyarakat sipil mengkritik tim pengkaji UU ITE. Sebab, tak ada perwakilan independen seperti Komas HAM.
Direktur Eksekutif Voxpol Center meminta Jokowi mengusulkan revisi UU ITE ke DPR. Sama seperti ketika presiden mengintervensi RUU Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pemerintah melibatkan pihak-pihak independen dalam Tim Kajian UU ITE.
Asfinawati menengarai niat pemerintah lebih condong untuk membuat interpretasi ketimbang melakukan revisi UU ITE
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan ke dalam Prolegnas 2021.
Proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akhirnya dimulai.
Menkominfo Johnny G. Plate menunjuk Henry Subiakto menjadi Ketua Subtim 1 kajian UU ITE. Bertugas merumuskan kriteria pasal-pasal multitafsir.
Mahfud MD memberikan waktu sekitar dua bulan kepada Tim Kajian mengenai kemungkinan melakukan revisi UU ITE.
Selain itu, BEM SI juga menuntut Polri agar lebih selektif dalam menanggapi laporan atau aduan pelanggaran UU ITE.
Pernyataan Jokowi yang ingin membuka peluang revisi UU ITE disambut baik masyarakat sipil. Berbeda kebijakan di level menteri.
Para korban penerapan UU ITE kompak mendesak pemerintah melakukan revisi. Mereka Berkumpul di acara "Mimbar Bebas Represi".
Hukum tentang internet baru berkembang beberapa dekade belakangan. Veronica Koman meminta Pemerintah tidak gengsi mengakui kegagalan UU ITE.
Staf Ahli Kemenkominfo Henry Subiakto berpendapat, UU ITE tak harus direvisi hanya karena banyak masalah dalam implementasinya.
Menurut Haris, Jokowi yang pertama mewacanakan revisi aturan, tapi menterinya bilang interpretasi resmi atas UU ITE.
