atau cari berdasarkan hari
Johnny G. Plate belum memastikan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE masuk menjadi Prolegnas 2021
Wacana revisi UU ITE pernah digulirkan pemerintah, apa kabarnya kini? Atau akan berhenti menjadi pedoman interpretasi UU ITE? ICJR: Cabut pasal karet
Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada Pasal 27 UU ITE yang selama ini banyak memakan korban.
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyatakan mendukung revisi pasal karet dalam UU ITE.
Kasus Stella Monica menambah daftar panjang korban UU ITE. Padahal, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan revisi UU ITE.
Stella Monica jadi tersangka UU ITE atas laporan dari pengelola klinik yang berlatar belakang seorang dokter.
Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya
Tim kajian UU ITE menampung berbagai masukan dari pakar hukum pidana, cyber law, serta sosiolog.
Usman menyebut Bareskrim yang akan memberikan Badge Awards kepada warga yang melaporkan dugaan tindak pidana di medsos membuat orang makin takut
Ia menyebut kekecewaan terhadap ketidakseriusan pemerintah ini diutarakan oleh mereka yang pernah menjadi korban ketidakadilan UU ITE.
Kalangan pers berharap UU ITE tak hanya direvisi, namun juga tidak lagi mengancam kebebasan pers.
Organisasi pers memenuhi undangan dari Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
BIN menyebut revisi UU ITE memang perlu dipertimbangkan.
Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan dari analisa di media sosial publik merespons cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
Revisi UU ITE yang digaungkan Presiden Jokowi tidak masuk prolegnas 2020-2024. Padahal sejumlah pasal berpotensi mengancam demokrasi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah memang belum mengajukan revisi UU ITE.
Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sejumlah isu di masyarakat termasuk revisi UU ITE perlu jadi fokus pengawasan DPR.
Banyak pihak sebut dalam UU ITE terdapat beberapa pasal karet, revisi UU ITE pun di gaungkan termasuk dari Presiden Jokowi. Bagaimana implementasinya?
Wakil Menteri Hukum dan HAM menyebut 3 pasal di UU ITE tidak memenuhi syarat legalitas
