atau cari berdasarkan hari
Salah satu kritik Syamsuddin Haris via Twitter dilakukan setelah disahkannnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 pada September 2019 oleh pemerintah.
Seorang mahasiswa Binus menggalang dukungan agar MK mengabulkan uji materi UU KPK.
Revisi UU KPK memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Pengesahan UU itu dianggap sebagai masa suram pemberantasan korupsi.
Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan sudah ada 12 pegawai KPK yang mundur setelah revisi UU KPK berlaku.
Keluarga Randi dan Yusuf, dua mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari yang meninggal saat unjuk rasa menolak revisi UU KPK, menemui pimpinan KPK.
Syarif mengatakan salah satu prinsip dalam UNCAC adalah lembaga antikorupsi macam KPK harus independen.
Perayaan Hari Antikorupsi 2019 di KPK bernuansa sendu.
Tim advokasi mengajukan gugatan formil, yakni terkait cacat prosedur pembentukan UU KPK hasil revisi.
Wakil Pimpinan KPK Laode M. Syarief mengatakan mekanisme pemberian SP3 di KPK akan menyesuaikan KUHAP.
Mahfud Md mengatakan pimpinan KPK bisa menggugat UU KPK atas nama pribadi bukan lembaga.
Tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih I Nyoman Dhamantra minta KPK menghentikan kasusnya karena ada revisi UU.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Jokowi tak layak mendapat dukungan karena tak menerbitkan Perpu KPK.
Feri Amsari mengatakan akan menggandeng beberapa tokoh seniro dalam uji materi gugatan UU KPK.
Perbaikan sejumlah pos polisi yang rusak di wilayah Jakarta Barat akibat dibakar pedemo saat unjuk rasa beberapa waktu lalu akan dimulai pekan depan.
Tokoh dan Pegiat Antikorupsi bakal menggugat UU KPK yang merupakan hasil revisi.
Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan penerbitan Perpu KPK masih menunggu Presiden Jokowi.
Demonstrasi di sekitar istana negara berakhir dengan damai. Sekelompok orang misterius yang sempat bertahan akhirnya membubarkan diri.
Sejumlah peserta demonstrasi tetap bertahan di depan Gedung Sapta Pesona, Kementrian Pariwisata.
Keresahan itu muncul karena selama ini kerja KPK berbasis kinerja individu.
KPK mengatakan akan tetap mengencangkan OTT dalam masa transisi UU yang baru.
