atau cari berdasarkan hari
Syarif mengatakan salah satu prinsip dalam UNCAC adalah lembaga antikorupsi macam KPK harus independen.
Perayaan Hari Antikorupsi 2019 di KPK bernuansa sendu.
Tim advokasi mengajukan gugatan formil, yakni terkait cacat prosedur pembentukan UU KPK hasil revisi.
Wakil Pimpinan KPK Laode M. Syarief mengatakan mekanisme pemberian SP3 di KPK akan menyesuaikan KUHAP.
Mahfud Md mengatakan pimpinan KPK bisa menggugat UU KPK atas nama pribadi bukan lembaga.
Tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih I Nyoman Dhamantra minta KPK menghentikan kasusnya karena ada revisi UU.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Jokowi tak layak mendapat dukungan karena tak menerbitkan Perpu KPK.
Feri Amsari mengatakan akan menggandeng beberapa tokoh seniro dalam uji materi gugatan UU KPK.
Perbaikan sejumlah pos polisi yang rusak di wilayah Jakarta Barat akibat dibakar pedemo saat unjuk rasa beberapa waktu lalu akan dimulai pekan depan.
Tokoh dan Pegiat Antikorupsi bakal menggugat UU KPK yang merupakan hasil revisi.
Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan penerbitan Perpu KPK masih menunggu Presiden Jokowi.
Demonstrasi di sekitar istana negara berakhir dengan damai. Sekelompok orang misterius yang sempat bertahan akhirnya membubarkan diri.
Sejumlah peserta demonstrasi tetap bertahan di depan Gedung Sapta Pesona, Kementrian Pariwisata.
Keresahan itu muncul karena selama ini kerja KPK berbasis kinerja individu.
KPK mengatakan akan tetap mengencangkan OTT dalam masa transisi UU yang baru.
Sebanyak 1500 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengawal demonstrasi BEM SI di istana negara hari ini.
Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi segera memenuhi tuntutan mereka terkait penerbitan perpu pembatalan revisi UU KPK.
BEM SI akan melanjutkan aksi demonstrasi terkait isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi didesak segera mengeluarkan Perpu.
Robi Navicula menyesalkan pemberlakuan UU KPK yang baru karena melemahkan pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif menyindir Undang-Undang KPK hasil revisi atau UU KPK baru.
