atau cari berdasarkan hari
Masuknya Firli Bahuri menjadi Pimpinan KPK dianggap memiliki agenda khusus untuk melemahkan lembaga antirasuah itu dari dalam.
Hakim MK Wahiduddin Adams memulai karir dari Kemenkumham. Di sidang revisi UU KPK ia satu-satunya hakim yang menyatakan dissenting Opinion.
Meski menolak uji formil, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materil revisi UU KPK.
Wahiduddin Adams menyoroti singkatnya waktu yang digunakan oleh Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian dari gugatan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK
Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan dissenting opinion dalam putusan uji formil UU KPK
Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah pertimbangan menolak permohonan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK
Mahkamah Konstitusi tolak uji formil UU KPK yang diajukan oleh Agus Rahardjo Cs.
75 pegawai, termasuk penyidik KPK, diduga akan dipecat. Padahal mereka sedang menangani kasus korupsi kakap.
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji materi UU KPK hari ini, Selasa, 4 Mei 2021. Simak lagi pasal krusial UU baru tersebut.
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa ini.
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan gugatan terhadap revisi Undang-Undang KPK atau revisi UU KPK pada Selasa, 4 Mei 2021.
Alih-alih memperkuat, UU KPK hasil revisi dinilai justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Tak kurang dari 1.362 pegawai KPK akan menjadi ASN awal Juni nanti. Mantan Ketua KPK Abraham Samad khawatirkan hilangnya independensi lembaga ini.
ICW mengkritik rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atau SP3.
Alexander mengatakan KPK sedang menyisir beberapa kasus. Dia menjelaskan penghentian penyidikan dimungkinkan dengan Undang-Undang KPK hasil revisi.
Mahfud Md mengatakan pemerintah menerima hasil kajian mengenai IPK tersebut. Dia mengatakan pemerintah menganggapnya sebagai masukan.
Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menggunakan hasil kajian mengenai IPK dari Transparancy International Indonesia untuk memperbaiki kondisi ke depa
Ketua YBLHI Asfinawati mengatakan terdapat modus baru pembungkaman kritik oleh pemerintah.
Penggugat berharap MK mau membatalkan revisi UU KPK dan tidak bersedia hanya menjadi pembersih dari pekerjaan buruk pemerintah dan DPR.
