atau cari berdasarkan hari
Mahfud Md mengatakan pemerintah menerima hasil kajian mengenai IPK tersebut. Dia mengatakan pemerintah menganggapnya sebagai masukan.
Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menggunakan hasil kajian mengenai IPK dari Transparancy International Indonesia untuk memperbaiki kondisi ke depa
Ketua YBLHI Asfinawati mengatakan terdapat modus baru pembungkaman kritik oleh pemerintah.
Penggugat berharap MK mau membatalkan revisi UU KPK dan tidak bersedia hanya menjadi pembersih dari pekerjaan buruk pemerintah dan DPR.
Sejumlah mantan komisioner KPK dan aktifis pemberantasan korupsi menilai revisi UU KPK sudah membuat lembaga antirasuah semakin tumpul.
Agus Rahardjo mengatakan penyusunan UU Cipta Kerja mengingatkannya pada polemik yang terjadi saat DPR dan pemerintah melakukan revisi UU KPK.
Muhammad Jasin menilai banyaknya koruptor yang disunat hukumannya oleh MA merupakan dampak dari revisi UU KPK.
ICW menilai revisi UU KPK juga telah menghancurkan kewenangan KPK.
Nawawi Pomolango menyatakan sempat berdiskusi dengan Febri Diansyah sebelum mengajukan surat pengunduran diri.
Wakil Ketua KPK mengatakan bukan hanya Febri Diansyah yang mundur, tapi juga ada puluhan pegawai KPK lainnya.
Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan setahun pelaksanaan Revisi UU KPK menyebabkan lembaga tersebut kehilangan independensi.
Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.
Survei Alvara menunjukkan masyarakat tak puas dengan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi.
Mantan Pimpinan KPK meminta Hakim Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan bagaimana proses pengajuan revisi UU KPK.
MK menolak uji materi UU KPK terkait pembentukan organ pelaksana dewan pengawas yang dibentuk lewat Peraturan Presiden.
Desmond tersinggung karena Syamsuddin Haris mengatakan pelemahan diupayakan oleh partai-partai politik.
Desmond menyebut ada anggota Dewas KPK amatiran yang mencari popularitas. Pernyataan Syamsuddin Haris soal revisi UU KPK menjadi persoalan.
Salah satu kritik Syamsuddin Haris via Twitter dilakukan setelah disahkannnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 pada September 2019 oleh pemerintah.
Seorang mahasiswa Binus menggalang dukungan agar MK mengabulkan uji materi UU KPK.
Revisi UU KPK memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Pengesahan UU itu dianggap sebagai masa suram pemberantasan korupsi.
