atau cari berdasarkan hari
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan mengundang Direkorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM ke kantornya hari ini,
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penutupan Jalan Gatot Subroto mulai malam ini, Rabu, 16 Oktober 2019.
Masinton Pasaribu mengatakan KPK masih bisa menyadap meski revisi UU KPK berlaku.
Revisi UU KPK bakal berlaku 17 Oktober.
Pengamat Tata Negara Bivitri mengatakan Jokowi bisa menerbitkan Perpu KPK pada 17 Oktober.
DPR sudah mengirimkan perbaikan salah ketik Revisi UU KPK.
Pimpinan KPK Laode M. Syarif mengatakan Jokowi harus segera mengeluarkan Perpu KPK.
Para tokoh mendedsak Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK.
Serikat pengajar HAM memaparkan alasan Jokowi haris meneken Perpu KPK.
Peneliti dari SMRC menilai Jokowi masih menghitung reaksi partai makanya belum menerbitkan Perpu KPK.
Pimpinan KPK Laode M. Syarif mengatakan berharap Presiden Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Ia menganggap ada permasalahan dalam revisi UU KPK.
Mahasiswa masih merundingkan waktu yang tepat untuk kembali turun ke jalan alias unjuk rasa.
Arteria Dahlan menuding Emil Salim menyudutkan DPR
Arteria Dahlan menuding Emil Salim tak layak bicara soal revisi UU KPK.
Arteria Dahlan menyebut Emil Salim tidak paham revisi UU KPK.
ICW memaparkan 10 bahaya yang terjadi jika Jokowi tak segera menerbitkan Perpu KPK.
Pengamat politik mengatakan rakyat mendukung keputusan Jokowi mengeluarkan Perpu KPk.
Bambang berbeda pendapat dengan sejumlah ahli hukum yang menilai kini telah terpenuhi tiga syarat mengeluarkan Perpu KPK.
Gerindra menyarankan Jokowi berbicara dengan oposisi soal revisi UU KPK.
Anggota DPR yang juga panja revisi UU KPK mengatakan Jokowi seharusnya tak kaget soal pasal penyadapan.
