atau cari berdasarkan hari
Sejumlah partai koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini telah menarik diri dari revisi UU Pemilu.
PAN menolak revisi UU Pemilu. Menurut PAN, revisi akan menguras energi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center meminta Jokowi mengusulkan revisi UU ITE ke DPR. Sama seperti ketika presiden mengintervensi RUU Pemilu
PPP mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu harus satu paket dengan UU Pilkada.
Fraksi PKB di DPR menyetujui revisi UU Pemilu. Namun, mereka tak ingin ada normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan RUU Pemilu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar Prolegnas prioritas 2021.
PDIP tetap mengusulkan revisi UU Pemilu. Namun tanpa mengubah jadwal Pilkada serentak 2024.
Perludem mengatakan ada faedah bagi Presiden Jokowi ketika revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) ditiadakan.
Mensesneg Pratikno meminta sikap pemerintah yang tak revisi UU Pemilu tidak dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan.
Istana menampik tuduhan sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu karena ingin mempersiapkan Gibran Rakabuming menuju Pilkada DKI 2024.
Mensesneg Pratikno menegaskan pemerintah tidak menghendaki adanya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. UU itu sebaiknya dijalankan.
Partai Demokrat mendorong pemerintah dan DPR membahas revisi UU Pemilu, khususnya mengenai besaran presidential threshold.
Rencana perhelatan Pilkada 2024 terus menuai polemik. DPR, pemerintah, KPU hingga organisasi masyarakat sipil berbeda sikap soal rencana tersebut.
Perludem menilai perubahan atau revisi UU Pemilu untuk memperbaiki masalah teknis dan keadilan elektoral tetap mendesak dilakukan.
Mardani Ali Sera, menyebut adanya invisible hand di balik penolakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap revisi UU Pemilu.
Politikus Demokrat Irwan mengatakan ada banyak hal yang harus didiskusikan dalam RUU Pemilu termasuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023.
DPR belum juga menetapkan daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 karena terganjal revisi UU Pemilu.
Baleg menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait Revisi UU Pemilu, apakah tetap masuk dalam Prolegnas
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan revisi UU Pemilu bisa menjawab kekhawatiran bila Pilkada, Pileg, dan Pilpres dijalankan serentak.
Mayoritas fraksi kini menolak revisi UU Pemilu. Salah satu isu krusial adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023.
