atau cari berdasarkan hari
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan rencana pemerintah menaikkan usia pensiun prajurit TNI memang harus didalami maksud dan latar belakangnya.
Dalam konteks hak asasi manusia, ujar Falis, salah satu yang mendesak diubah dari UU TNI melalui Prolegnas 2020 adalah peradilan militer.
Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang akan diisi personel tentara dalam rangka restrukturisasi TNI.
Masuknya perwira TNI aktif ke kementerian lain di luar yang diperbolehkan dikhawatirkan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil dengan revisi UU TNI tidak tepat.
Komnas HAM menilai upaya merevisi UU TNI dinilai kurang tepat karena akan menganggu upaya membangun TNI profesional.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan belum ada pembahasan mengenai revisi UU TNI.
Puspen TNI menjelaskan faktor usia pensiun anggota TNI menjadi alasan banyak jenderal tanpa jabatan.
Sebanyak 65- perwira tinggi TNI tak memiliki jabatan struktural.
Anggota Komisi 1 meminta TNI agar fokus di bidang pertahanan bukan kementerian lain.
Komisi Pertahanan DPR mengatakan revisi UU TNI masih sekedar wacana
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan belum ada pembahasan sama sekali soal revisi UU TNI.
